Meski begitu, Isran menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain dari sektor kesehatan misalnya, Isran menyebut bahwa Kaltim sudah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, melalui Peraturan Gubernur (pergub).
“Terus daerah kan juga sudah punya peraturan kepala daerah, tinggal mereka bagaimana penerapannya. Tapi kita akan tetap fasilitasi kalau mereka mau ajukan PSBB,” tegasnya.
Mantan Bupati Kutai Timur ini, memastikan bahwa seluruh kebijakan PSBB merupakan wewenang dari tiap kepala daerah yang ada di Kaltim.
Sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi apapun keputusan kepala daerah. Pasalnya tak bisa di abaikan, ketahanan ekonomi tiap daerah jadi pertimbanan khusus dalam kebijakan PSBB. jika memang hendak mengajukannya.[]
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdianto
Meski begitu, Isran menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain dari sektor kesehatan misalnya, Isran menyebut bahwa Kaltim sudah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, melalui Peraturan Gubernur (pergub).
“Terus daerah kan juga sudah punya peraturan kepala daerah, tinggal mereka bagaimana penerapannya. Tapi kita akan tetap fasilitasi kalau mereka mau ajukan PSBB,” tegasnya.
Mantan Bupati Kutai Timur ini, memastikan bahwa seluruh kebijakan PSBB merupakan wewenang dari tiap kepala daerah yang ada di Kaltim.
Sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi apapun keputusan kepala daerah. Pasalnya tak bisa di abaikan, ketahanan ekonomi tiap daerah jadi pertimbanan khusus dalam kebijakan PSBB. jika memang hendak mengajukannya.[]
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdianto
