“Ya harusnya PPID bisa lebih update lah dalam memberikan informasi. Dalam aturan keterbukan informasi itu memang ada beberapa hal yang dikecualikan namun selama itu tidak menyunggung kehidupan pribadi seseorang kenapa tidak di-update,” ujar Sugeng, Kamis (3/7).
Seperti yang diketahui kondisi fiskal APBD Samarinda memang belum dapat bangkit dari badai defisit anggaran, namun menurut Sugeng bukan hal yang harus ditutupi kepada masyarakat.
Sehingga anggaran untuk berbagai instansi pun sangat dibatasi, termasuk anggaran untuk PPID.
“Itu tidak menjadi alasan karena ini kan bersifat informasi, ya harus di-update,” imbuh Sugeng.
Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim M Imron Rosyidi.
“Dalam undang-undangg keterbukaan informasi memang ada beberapa hal yang dikecualikan untuk tidak diberikan kepada publik yang menyangkut beberapa hal diantaranya dapat menghambat proses penyelidikan badan hukum, membahayakan kehidupan seseorang dan keluarganya serta rahasia pribadi seseorang. Diluar dari itu harusnya bisa diakses oleh masyarakat,” kata Imron.
Ia pun meminta kepada PPID disetiap daerah mampu mewujudkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Seharusnya PPID bisa memberikan informasi secara berkala apalagi yang menyangkut tentang dokumen-dokumen yang meyangkut kepentingan masyarakat serta perizinan-perizinan yang telah disepakati silahkan dibuka saja,” demikian Imron. (ms)
“Ya harusnya PPID bisa lebih update lah dalam memberikan informasi. Dalam aturan keterbukan informasi itu memang ada beberapa hal yang dikecualikan namun selama itu tidak menyunggung kehidupan pribadi seseorang kenapa tidak di-update,” ujar Sugeng, Kamis (3/7).
Seperti yang diketahui kondisi fiskal APBD Samarinda memang belum dapat bangkit dari badai defisit anggaran, namun menurut Sugeng bukan hal yang harus ditutupi kepada masyarakat.
Sehingga anggaran untuk berbagai instansi pun sangat dibatasi, termasuk anggaran untuk PPID.
“Itu tidak menjadi alasan karena ini kan bersifat informasi, ya harus di-update,” imbuh Sugeng.
Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim M Imron Rosyidi.
“Dalam undang-undangg keterbukaan informasi memang ada beberapa hal yang dikecualikan untuk tidak diberikan kepada publik yang menyangkut beberapa hal diantaranya dapat menghambat proses penyelidikan badan hukum, membahayakan kehidupan seseorang dan keluarganya serta rahasia pribadi seseorang. Diluar dari itu harusnya bisa diakses oleh masyarakat,” kata Imron.
Ia pun meminta kepada PPID disetiap daerah mampu mewujudkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Seharusnya PPID bisa memberikan informasi secara berkala apalagi yang menyangkut tentang dokumen-dokumen yang meyangkut kepentingan masyarakat serta perizinan-perizinan yang telah disepakati silahkan dibuka saja,” demikian Imron. (ms)
