Tak Cabut SE, ASN Pemprov Kaltim Masih WFH

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Perpanjangan status Kejadian luar Biasa (KLB) Covid-19 di Kalimantan Timur (Kaltim) membuat mekanisme Work From Home (WFH) alias Kerja Dari Rumah (KDR) di provinsi yang ditetapkan Ibu Kota Negara (IKN) baru ini tetap dilakukan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dikonfirmasi Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sabani pada Kamis (27/8/2020) malam. Sabani menuturkan bahwa selama ini pihaknya masih mengacu pada Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor: 065/3674/B.Org tanggal 18 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Tatanan Normal Baru.

“Surat edarannya belum dicabut, status KLB juga diperpanjang. Jadi tidak WFO (Work From Office),” beber Sabani pada korankaltim.com.

Sabani meminta kepada seluruh Aparatur Sipil negara (ASN) maupun non ASN dilingkungan Pemprov Kaltim untuk mematuhi edaran tersebut. Ia pun belum bisa memastikan kapan Surat Edaran tersebut akan dicabut. Mengingat situasi saat ini, angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim terus mengalami pelonjakan.

Hal ini pun diaminkan oleh Jubir Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Dalam konferensi hariannya, ia mengakui bahwa presentase sembuh di Kaltim mengalami penurunan. Bahkan saat ini posiisnya dibawah rata-rata nasional.

“Kasus sembuh kita mengalami penurunan, berbanding terbalik dengan kasus terkonfirmasi positif yang terus meningkat,” jelas Andi.

Ia pun menambahkan bahwa angka kasus meninggal dunia di Kaltim juga ikut mengalami lonjakan. Saat ini baik Pemprov Kaltim maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim terus berupaya untuk melakukan tracing dan testing (pengetesan) kepada warga Kaltim yang berpotensi terpapar virus asal Tiongkok tersebut.

Penulis: Permata S. Rahayu

Editor : Rusdi

Tak Cabut SE, ASN Pemprov Kaltim Masih WFH

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini