“Makanya kedepan kami meminta agar pembebasan lahan itu bisa dilakukan sebelum ada proyek pembangunan, ujar Nusyirwan.
Kedepannya, khusus dalam bagian perencanaan, ia meminta agar pihak instansi memperhatikan betul dalam waktu perencanaan agar pembangunan tidak lama tertunda.
“Sebab kalau anggaran pembebasan lahan dan pengerjaan fisik berbarengan, itu akan sulit makanya harus bertahap. Paling tidak potensi total pembiayaan bisa mencapai Rp150 miliar,” tuturnya.
Sementara itu Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin menargetkan 2018 mendatang persoalan pembebasan lahan bisa kelar.
“Kami hanya bertugas untuk pembebasan lahan saja seluas 1700 kilo. Namun kami tidak bisa memas-tikan berapa angka pembebasan seluas 1700 kilo itu. Karena tim appraisal belum turun makanya kami tidak bisa memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan,” terangnya.
Terminal Penumpang di Palaran ini ia anggap sebagai akses untuk menunjang kegiatan industri masyarakat, karena Kesamatan Palaran akan difokuskan menjadi kawasan industri di wilayah Timur Samarinda.
“Makanya akan kami kerjakan untuk pembebasan lahan hingga tahun depan. Jangan sampai ada keterlambatan lagi. Seperti yang dari sisi PT Pelindo itu kan sudah membantu kami bahkan hingga Rp25 miliar untuk pembebasan lahannya, sehingga pembebasan lahan ini akan kami upayakan 2018 mendatang,” demikian Sugeng. (ms)
