"KPU lakukan pengabaian atas Perwali Samarinda Nomor 38 Tahun 2020, yang menjadi dasar hukum penghentian sementara verfak," kata Anca sapaan akra Parawansa.
Menurutnya, KPU tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi psikologis masyarakat, khususnya yang terdata pada formulir B.1.1 KWK yang mengakibatkan penolakan pendukung untuk hadir pada titik-titik kumpul yang sudah ditentukan.
Kemudian, mengenai mekanisme non-kolektif yang ditawarkan oleh KPU Kota Samarinda berupa komunikasi online, baginya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara massif mengingat syarat komunikasi online hanya untuk orang yang sakit tidak untuk yang sehat.
"Kami juga menolak potensi perubahan status pendukung dalam B.1.1 KWK menjadi tidak memenuhi syarat (TMS)," sambungnya.
Kata Anca, hal tersebut dilakukan sebagai penerapan pasal 40 PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Karena pada pasal 36, 37, dan 38 tidak mengatur mengenai kondisi dimana pendukung tidak berkenaan untuk hadir karena kekhawatira akibat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat.
"Kami juga meminta para penyelenggara pemilu untuk tidak mengabaikan peraturan Wali Kota Samarinda karena memberi dampak pada proses tahapan Pilkada," pungkasnya
Sebelum mengakhiri, Anca mengatakan, hal yang dilakukannya ini bukan melawan KPU melainkan meminta agar dapat disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.[]
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor : Rusdianto
"KPU lakukan pengabaian atas Perwali Samarinda Nomor 38 Tahun 2020, yang menjadi dasar hukum penghentian sementara verfak," kata Anca sapaan akra Parawansa.
Menurutnya, KPU tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi psikologis masyarakat, khususnya yang terdata pada formulir B.1.1 KWK yang mengakibatkan penolakan pendukung untuk hadir pada titik-titik kumpul yang sudah ditentukan.
Kemudian, mengenai mekanisme non-kolektif yang ditawarkan oleh KPU Kota Samarinda berupa komunikasi online, baginya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara massif mengingat syarat komunikasi online hanya untuk orang yang sakit tidak untuk yang sehat.
"Kami juga menolak potensi perubahan status pendukung dalam B.1.1 KWK menjadi tidak memenuhi syarat (TMS)," sambungnya.
Kata Anca, hal tersebut dilakukan sebagai penerapan pasal 40 PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Karena pada pasal 36, 37, dan 38 tidak mengatur mengenai kondisi dimana pendukung tidak berkenaan untuk hadir karena kekhawatira akibat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat.
"Kami juga meminta para penyelenggara pemilu untuk tidak mengabaikan peraturan Wali Kota Samarinda karena memberi dampak pada proses tahapan Pilkada," pungkasnya
Sebelum mengakhiri, Anca mengatakan, hal yang dilakukannya ini bukan melawan KPU melainkan meminta agar dapat disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.[]
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor : Rusdianto
