1 menit baca557 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim pada Selasa (11/8/2020) tadi.
Kepala BPK RI Kaltim, Dadek Nandemar menuturkan penandatanganan nota kesepahaman merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi menyebabkan kerugian negara.
“Ini salah satu upaya kami, agar meminimalisir tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara,” ungkap Dadek saat ditemui dikantor BPK RI Kaltim, Jalan M Yamin.
BPK RI Kaltim mengakui pihaknya tak memiliki kewenangan hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi kerugian negara dari pemeriksaan yang sudah dilakukannya.
Karena itu perlu bagi lembaga negara tersebut untuk menggandeng pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk melanjutkan proses pemeriksaan yang sudah dilakukan BPK RI atas penggunaan uang negara dalam tiap-tiap program yang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Pemeriksaan dan penyidikan kan berbeda. Kami punya wewenang memeriksa, tapi tidak bisa menyidik. Itu makanya kami teken nota kesepahaman,” ungkapnya.
BPK berupaya memeriksa penggunaan keungan negara dengan akuntabilitas yang maksimal. Sehingga diperlukan sinergitas antara lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. (*)
Penulis: Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
