Meskipun anggaran terkoreksi akibat adanya Covid-19, tetapi koreksi tersebut tidak menyebabkan kontraksi ekstrem pada APBD Kaltim.
Kata dia, Kaltim berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp4,3 triliun dan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp73,3 miliar.
Penyumbang terbesar PAD Kaltim antara lain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak kendaraan bermotor (PKB), retribusi dan pendapatan bagi hasil Perusda. "Tapi kalau Perusda ga ada perubahan," terang Samsun.
Selanjutnya, ada tambahan penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 2,2 triliun. Kemudian, mengenai dana perimbangan terjadi penurunan, awalnya Rp4,9 triliun, terjadi penyesuaian menjadi Rp4,5 triliun. "Dan pada APBD Perubahan turun menjadi Rp3,9 triliun," terangnya.
Agenda selanjutnya, pada Selasa (11/8/2020), akan ada pertemuan lanjutan antara Banggar dengan TAPD guna membahas mengenai Belanja Daerah.
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: M. Huldi
Meskipun anggaran terkoreksi akibat adanya Covid-19, tetapi koreksi tersebut tidak menyebabkan kontraksi ekstrem pada APBD Kaltim.
Kata dia, Kaltim berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp4,3 triliun dan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp73,3 miliar.
Penyumbang terbesar PAD Kaltim antara lain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak kendaraan bermotor (PKB), retribusi dan pendapatan bagi hasil Perusda. "Tapi kalau Perusda ga ada perubahan," terang Samsun.
Selanjutnya, ada tambahan penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 2,2 triliun. Kemudian, mengenai dana perimbangan terjadi penurunan, awalnya Rp4,9 triliun, terjadi penyesuaian menjadi Rp4,5 triliun. "Dan pada APBD Perubahan turun menjadi Rp3,9 triliun," terangnya.
Agenda selanjutnya, pada Selasa (11/8/2020), akan ada pertemuan lanjutan antara Banggar dengan TAPD guna membahas mengenai Belanja Daerah.
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: M. Huldi
