"Salah satu Komisioner Bawaslu Samarinda, masuk ke dalam form B.1.1 KWK dan form BA 1 KWK," kata Muin kepada Koran Kaltim, usai dilakukan pemeriksaan.
Sebelumnya, Bawaslu melakukan klarifikasi kepada pemilik KTP. Pemili menegaskan tidak pernah menyatakan dukungannya. Jadi, menguat dugaan adanya pencatutan dukungan.
Selanjutnya, pihaknya nanti akan menelusuri lebih mendalam, apakah terdapat unsur kesengajaan di level pembahasan lanjutan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Di situ kita lihat titik permasalahan dari kasus yang ditangani ini," ucapnya.
Ada konsekuensi bagi pasangan ini jika terbukti melakukan pencatutan tersebut. Mereka disangkakan melanggar pasal 184 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, dengan ancaman pidana 36 bulan hingga 72 bulan, dan denda Rp36 juta sampai Rp72 juta.
Markus mengatakan, hal ini hanya dugaan. Pihaknya tetap bersemangat menjalani proses dan tahapan Pilkada.
Hal yang sama ditegaskan Parawansa. Menurutnya, memang benar data dari penyelenggara pemilu tersebut sempat masuk sebagai pendukung, tapi sudah dikeluarkan. "Tidak tahu juga lewat mana karena data ribuan gak bisa kita cek satu persatu," sambungnya.
Proses pemeriksaan keduanya dilakukan secara terpisah, dilakukan kurang lebih sekitar 30 menit
Penulis: Faishal Alwan Yasir
Editor: M. Huldi
"Salah satu Komisioner Bawaslu Samarinda, masuk ke dalam form B.1.1 KWK dan form BA 1 KWK," kata Muin kepada Koran Kaltim, usai dilakukan pemeriksaan.
Sebelumnya, Bawaslu melakukan klarifikasi kepada pemilik KTP. Pemili menegaskan tidak pernah menyatakan dukungannya. Jadi, menguat dugaan adanya pencatutan dukungan.
Selanjutnya, pihaknya nanti akan menelusuri lebih mendalam, apakah terdapat unsur kesengajaan di level pembahasan lanjutan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Di situ kita lihat titik permasalahan dari kasus yang ditangani ini," ucapnya.
Ada konsekuensi bagi pasangan ini jika terbukti melakukan pencatutan tersebut. Mereka disangkakan melanggar pasal 184 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, dengan ancaman pidana 36 bulan hingga 72 bulan, dan denda Rp36 juta sampai Rp72 juta.
Markus mengatakan, hal ini hanya dugaan. Pihaknya tetap bersemangat menjalani proses dan tahapan Pilkada.
Hal yang sama ditegaskan Parawansa. Menurutnya, memang benar data dari penyelenggara pemilu tersebut sempat masuk sebagai pendukung, tapi sudah dikeluarkan. "Tidak tahu juga lewat mana karena data ribuan gak bisa kita cek satu persatu," sambungnya.
Proses pemeriksaan keduanya dilakukan secara terpisah, dilakukan kurang lebih sekitar 30 menit
Penulis: Faishal Alwan Yasir
Editor: M. Huldi
