Dinkes Samarinda Bantah Jemput Paksa Aktivis

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Terkait dengan penjemputan aktivis lingkungan hidup secara paksa karena disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19 Jumat (31/7/2020) malam tadi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda melalui Kepala P2P dr. Ossa selaku memberikan penjelasan kalau apa yang dilakukan tersebut sudah menjadi prosedur terutama untuk tidak mengeluarkan hasil tertulis test swab yang diminta pihak bersangkutan. "Tidak ada, kalau pun positif tak ada hasil tertulis, hanya melalui telepon," sebut dr. Ossa Jumat malam tadi.

Seperti diketahui keributan terjadi di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Pokja 30 di Jalan Gitar, Voorfo, Samarinda Ulu malam tadi. Kantor tersebut didatangi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda yang disinyalir mau menjemput paksa tiga aktivis karena diduga positif corona.

dr. Ossa membantah kabar kalau penjemputan dilakukan secara paksa dan mengatakan ada hal lain yang dipertimbangkan sehingga terjadi penjemputan tersebut. "Bukan, pandemi ini kan bukan masalah kesehatan saja, ada aspek sosial yang perlu dipertimbangkan" sebut dr. Ossa lagi.

Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo mengungkapkan Dinkes dan Satpol PP datang untuk menjemput para aktivis namun tidak dapat menunjukkan bukti tertulis para aktivis itu benar-benar positif Covid-19. "Iya benar kawan-kawan dijemput. Tapi petugas tidak dapat menunjukkan surat jika benar-benar positif," ucap Buyung Marajo via telepon malam tadi.

Disaat yang bersamaan beredar pula video yang menunjukkan perdebatan antara pihak Walhi dengan petugas yang menjemput. "Kami minta dulu hak kami. Kami lihat dulu hasil labnya. Mana hasil labnya," ucap Direktur Walhi Kaltim Yohana Tiko di video tersebut.

Yohana menyebut pihak Dinkes dan Satpol yang menjemput, tidak bisa menunjukkan bukti aktivis yang diindikasi, telah terverifikasi terkena virus Covid - 19.

Senada dengan Yohanna, Fathul Huda selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda yang juga dijemput, mengatakan meskipun para aktivis terkonfirmasi positif Covid - 19, maka tidak perlu ada penjemputan dari pihak Dinkes dan rumah sakit apabila tak ada gejala sedang atau keluhan serius. Pasien yang positif akan termasuk dalam golongan OTG, dan dapat melakukan karantina mandiri.

"Biarkan di kantor kalau memang positif karena OTG biar isolasi mandiri gausah di rumah sakit, nanti swab mandiri, kalo hasilnya positif atau negatif memang real, bakal diikuti, ini malah kabur semua ini (yang menjemput)" sebut Fathul yang kini berada di RS I.A Moeis Samarinda Seberang. (*)

Penulis : Claudius Vico

Editor: Aspian Nur

Dinkes Samarinda Bantah Jemput Paksa Aktivis

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini