dr. Ossa membantah kabar kalau penjemputan dilakukan secara paksa dan mengatakan ada hal lain yang dipertimbangkan sehingga terjadi penjemputan tersebut. "Bukan, pandemi ini kan bukan masalah kesehatan saja, ada aspek sosial yang perlu dipertimbangkan" sebut dr. Ossa lagi.
Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo mengungkapkan Dinkes dan Satpol PP datang untuk menjemput para aktivis namun tidak dapat menunjukkan bukti tertulis para aktivis itu benar-benar positif Covid-19. "Iya benar kawan-kawan dijemput. Tapi petugas tidak dapat menunjukkan surat jika benar-benar positif," ucap Buyung Marajo via telepon malam tadi.
Disaat yang bersamaan beredar pula video yang menunjukkan perdebatan antara pihak Walhi dengan petugas yang menjemput. "Kami minta dulu hak kami. Kami lihat dulu hasil labnya. Mana hasil labnya," ucap Direktur Walhi Kaltim Yohana Tiko di video tersebut.
Yohana menyebut pihak Dinkes dan Satpol yang menjemput, tidak bisa menunjukkan bukti aktivis yang diindikasi, telah terverifikasi terkena virus Covid - 19.
Senada dengan Yohanna, Fathul Huda selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda yang juga dijemput, mengatakan meskipun para aktivis terkonfirmasi positif Covid - 19, maka tidak perlu ada penjemputan dari pihak Dinkes dan rumah sakit apabila tak ada gejala sedang atau keluhan serius. Pasien yang positif akan termasuk dalam golongan OTG, dan dapat melakukan karantina mandiri.
"Biarkan di kantor kalau memang positif karena OTG biar isolasi mandiri gausah di rumah sakit, nanti swab mandiri, kalo hasilnya positif atau negatif memang real, bakal diikuti, ini malah kabur semua ini (yang menjemput)" sebut Fathul yang kini berada di RS I.A Moeis Samarinda Seberang. (*)
Penulis : Claudius Vico
Editor: Aspian Nur
dr. Ossa membantah kabar kalau penjemputan dilakukan secara paksa dan mengatakan ada hal lain yang dipertimbangkan sehingga terjadi penjemputan tersebut. "Bukan, pandemi ini kan bukan masalah kesehatan saja, ada aspek sosial yang perlu dipertimbangkan" sebut dr. Ossa lagi.
Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo mengungkapkan Dinkes dan Satpol PP datang untuk menjemput para aktivis namun tidak dapat menunjukkan bukti tertulis para aktivis itu benar-benar positif Covid-19. "Iya benar kawan-kawan dijemput. Tapi petugas tidak dapat menunjukkan surat jika benar-benar positif," ucap Buyung Marajo via telepon malam tadi.
Disaat yang bersamaan beredar pula video yang menunjukkan perdebatan antara pihak Walhi dengan petugas yang menjemput. "Kami minta dulu hak kami. Kami lihat dulu hasil labnya. Mana hasil labnya," ucap Direktur Walhi Kaltim Yohana Tiko di video tersebut.
Yohana menyebut pihak Dinkes dan Satpol yang menjemput, tidak bisa menunjukkan bukti aktivis yang diindikasi, telah terverifikasi terkena virus Covid - 19.
Senada dengan Yohanna, Fathul Huda selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda yang juga dijemput, mengatakan meskipun para aktivis terkonfirmasi positif Covid - 19, maka tidak perlu ada penjemputan dari pihak Dinkes dan rumah sakit apabila tak ada gejala sedang atau keluhan serius. Pasien yang positif akan termasuk dalam golongan OTG, dan dapat melakukan karantina mandiri.
"Biarkan di kantor kalau memang positif karena OTG biar isolasi mandiri gausah di rumah sakit, nanti swab mandiri, kalo hasilnya positif atau negatif memang real, bakal diikuti, ini malah kabur semua ini (yang menjemput)" sebut Fathul yang kini berada di RS I.A Moeis Samarinda Seberang. (*)
Penulis : Claudius Vico
