Dua Jam Bahas Penemuan BPK

SAMARINDA – Menjadi daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menggunakan APBD membuat Pemkot Samarinda wajib mencermati setiap temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Hal ini pun disoroti oleh piha DPRD Samarinda yang sudah melakukan beberapa kali hearing dengan pihak instansi terkait.

Selasa (1/8) Tim Panitia Khusus LHP BPK yang dipimpin oleh Mashari Rais kembali melakukan hearing atau dengar pendapat dengan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendatapan Daerah (Bapenda). Pertemuan ini berlangsung tertutup selama dua jam lebih. Namun saat diminta keterangan, Ketua Pansus dari Komisi II itu justru enggan berkomentar banyak.

“Masih ada beberapa OPD lagi yang akan kita panggil, makanya hasilnya belum bisa kita beberkan. Nanti kalau sudah selesai akan kami adakan konferensi pers,” singkatnya sambil berlalu pergi.

Namun hal berbeda justru ditunjukkan oleh salah satu anggota pansus Jasno yang berasal dari Komisi III. Meski hanya membeberkan beberapa hal, ia menyebutkan ada perbaikan yang wajib dilakukan oleh kedua OPD tersebut.

“Untuk BPKAD tadi karena ada penemuan BPK makanya kami minta untuk mengelola keuangannya dengan benar, jangan sampai disebut WTP namun pengelolaan keuangannya tidak rapi,” ujar Jasno.

Selain itu, masih untuk BPKAD ia juga menyebut perlu membenahi setiap aset yang dimiliki Pemkot Samarinda. “Jangan sampai ada tumpang tindih kepemilikan atau dokumen yang tidak jelas meskipun sudah dibebaskan. Nanti kami akan membuat tim untuk penelusuran aset Samarinda,” urainya.  (ms)