Untuk diketahui, dalam surat gubernur bernimor 4471/3576/B.PPOD.I poin 4 menegaskan setiap individu tidak dapat menunjukkan hasil PCR daru tempat asal saat kedatangan, diwajibkan melakukan karantina dengan biaya sendiri, di tempat yang telah disedaiakan pemerintah daerah setempat. Selain itu, secara umum surat edaran gubernur yang dilayangkan 10 Juni lalu tersebut, mewajibkan semua orang luar daerah Kaltim, wajib tat dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku di Bumi Etam.
Terkait hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kalimantan Timur Muhammad Sabani menjelaskan, surat gubernur mengatur tata laksana penerapan prosedur masuk ke daerah dengan cakupan wilayah pemerintah provinsi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota diperkenankan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Dinkes Samarinda dan Gugus Tugas kotanya melakukan evaluasi. Mungkin berdasarkan evaluasi mereka, perkembangan Covid-19 sudah dapat dikendalikan. Sehingga mereka merekomendasikan untuk cukup dengan rapid test atau boleh Pakai PCR. Kami kan kebiajakan tingkat provinsi, karena ada kabupaten/kota yang tingkat penularannya masih tinggi," jelas Sabani melalui sambungan telepon saat dikonfirmasi terpisah siang tadi. Untuk itu, kata Sabani kebijakan di daerah didasarkan kepada kondisi epidemiologi daerah masing-masing.
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
Untuk diketahui, dalam surat gubernur bernimor 4471/3576/B.PPOD.I poin 4 menegaskan setiap individu tidak dapat menunjukkan hasil PCR daru tempat asal saat kedatangan, diwajibkan melakukan karantina dengan biaya sendiri, di tempat yang telah disedaiakan pemerintah daerah setempat. Selain itu, secara umum surat edaran gubernur yang dilayangkan 10 Juni lalu tersebut, mewajibkan semua orang luar daerah Kaltim, wajib tat dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku di Bumi Etam.
Terkait hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kalimantan Timur Muhammad Sabani menjelaskan, surat gubernur mengatur tata laksana penerapan prosedur masuk ke daerah dengan cakupan wilayah pemerintah provinsi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota diperkenankan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Dinkes Samarinda dan Gugus Tugas kotanya melakukan evaluasi. Mungkin berdasarkan evaluasi mereka, perkembangan Covid-19 sudah dapat dikendalikan. Sehingga mereka merekomendasikan untuk cukup dengan rapid test atau boleh Pakai PCR. Kami kan kebiajakan tingkat provinsi, karena ada kabupaten/kota yang tingkat penularannya masih tinggi," jelas Sabani melalui sambungan telepon saat dikonfirmasi terpisah siang tadi. Untuk itu, kata Sabani kebijakan di daerah didasarkan kepada kondisi epidemiologi daerah masing-masing.
Penulis : Rusdi
