Gubernur Wajibkan PCR, Dinkes Samarinda Pakai Edaran Nasional

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Alih-alih menerapkan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Timur yang mewajibkan semua pendatang dari luar daerah untuk menunjukkan hasil uji swab metode Polymere Chain Reaction (PCR), Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Samarinda mengaku memilih menerapkan edaran dari Gugus Tuga Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

Bedanya, edaran nasional membolehkan pendatang luar daerah memilih untuk menyertakan bukti hasil PCR atau Rapid Diagnostic Tes (RDT) atau Rapid Tes. "Kami bersama KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Samarinda, menyikapi mengikuti surat edaran gugus tugas nasional saja. Yang mana pilihan dapat dengan PCR atau rapid. Untuk pemeriksaan terintegrasi dengan SOP pemeriksaan KKP untuk eHAC (electronic Heart Alert Card) di bandara," ujar Ismed, Selasa (30/06/2020) pagi tadi.

Untuk diketahui, dalam surat gubernur bernimor 4471/3576/B.PPOD.I poin 4 menegaskan setiap individu tidak dapat menunjukkan hasil PCR daru tempat asal saat kedatangan, diwajibkan melakukan karantina dengan biaya sendiri, di tempat yang telah disedaiakan pemerintah daerah setempat. Selain itu, secara umum surat edaran gubernur yang dilayangkan 10 Juni lalu tersebut, mewajibkan semua orang luar daerah Kaltim, wajib tat dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku di Bumi Etam.

Terkait hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kalimantan Timur Muhammad Sabani menjelaskan, surat gubernur mengatur tata laksana penerapan prosedur masuk ke daerah dengan cakupan wilayah pemerintah provinsi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota diperkenankan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. "Dinkes Samarinda dan Gugus Tugas kotanya melakukan evaluasi. Mungkin berdasarkan evaluasi mereka, perkembangan Covid-19 sudah dapat dikendalikan. Sehingga mereka merekomendasikan untuk cukup dengan rapid test atau boleh Pakai PCR. Kami kan kebiajakan tingkat provinsi, karena ada kabupaten/kota yang tingkat penularannya masih tinggi," jelas Sabani melalui sambungan telepon saat dikonfirmasi terpisah siang tadi. Untuk itu, kata Sabani kebijakan di daerah didasarkan kepada kondisi epidemiologi daerah masing-masing.

Penulis : Rusdi

Editor: Aspian Nur

Gubernur Wajibkan PCR, Dinkes Samarinda Pakai Edaran Nasional

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Rumah Dua Lantai Terbakar di Balikpapan Barat, Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini