"Bisa jadi (terkendala) karena diambil pusat (kewenangannya)," ujar Sabani merespons adanya kegiatan pertambangan ilegal, di kawasan sekitar Ibu Kota Negara (IKN) baru, Sabtu (27/06/2020) malam.
Sabani membeber, saat ini Pemprov tak lagi berwenang atas izin dan pengawasan terkait pertambangan. "Dengan berlakunya UU tersebut, maka semua kewenangan Minerba diambil alih oleh Pemerintah Pusat," tukas dia.
Terkait adanya kegiatan penambangan ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto, Sabani mengaku Pemprov Kaltim menyerahkan pengawasan dan penindakan kepada aparat hukum.
"Kalau illegal tentu menjadi kewenangan penegak hukum untuk menindak. Tapi, kami bekerjasama dengan penegak hukum, membentuk tim pengawasan pertambangan," paparnya.
Penulis : Rusdi
Editor: M.Huldi
"Bisa jadi (terkendala) karena diambil pusat (kewenangannya)," ujar Sabani merespons adanya kegiatan pertambangan ilegal, di kawasan sekitar Ibu Kota Negara (IKN) baru, Sabtu (27/06/2020) malam.
Sabani membeber, saat ini Pemprov tak lagi berwenang atas izin dan pengawasan terkait pertambangan. "Dengan berlakunya UU tersebut, maka semua kewenangan Minerba diambil alih oleh Pemerintah Pusat," tukas dia.
Terkait adanya kegiatan penambangan ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto, Sabani mengaku Pemprov Kaltim menyerahkan pengawasan dan penindakan kepada aparat hukum.
"Kalau illegal tentu menjadi kewenangan penegak hukum untuk menindak. Tapi, kami bekerjasama dengan penegak hukum, membentuk tim pengawasan pertambangan," paparnya.
Penulis : Rusdi
Editor: M.Huldi