“Duduk bersama lagi, besok (hari ini). Kalau angka belum bisa di share, besok lah ya,” ujar mantan Pejabat Walikota Samarinda itu, ditemui Koran Kaltim di Samarinda Minggu (30/7) kemarin.
Ia mengaku, baik TAPD, KPU maupun Bawaslu telah berkomitmen sebelum akhir Juli, sudah ada kesepakatan mengenai dana pesta 5 tahunan itu.
“Target kalau bisa besok terakhir, insya Allah kadak (tidak) deadlock lagi, karena kami sudah ada komitmen, di depan Dirjen,” katanya.
Senada, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Kaltim Yudha Pranoto berharap tak akan ada lagi kata tidak sepakat, mengenai besaran dana Pilgub, agara Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) segera dapat ditandantangani. Pasalnya, kata dia Kaltim masuk dalam 122 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yang belum meneken NPHD.
“Ada tambahan Rp50 miliar, mudah-mudahan cepat selesai, dan tidak protes lagi. Kalau tidak ya akan mencoreng nama Kaltim, karena kita sudah buat komitmen di depan dirjen. Secara nasional dari 171 daerah yang gelar Piklada baru 49 yang NPHD, masih banyak yang belum. Tapi kita jangan mencontoh yang belum, mentang-mentang banyak temannya jadi cuek,” paparnya.
Dia mengharapkan, rapat yang akan di gelar hari ini, juga akan segera menyepakati angka pasti, dan segera ditandatangani oleh KPU dan Bawaslu. Pasalnya, ia mengatakan selain adanya tambahan besaran dana, mekanisme NPHD juga akan diberikan seperti apa yang diminta KPU dan Bawaslu, yakni semua dana yang diberikan masuk dalam satu NPHD. (rs)
