KPU RI mengusulkan bantuan sebesar Rp4,7 triliun, kemudian yang kini diberikan merupakan tahap pertama sekitar Rp1 triliun.
Terkhusus KPU Samarinda yang diajukan sebelumnya sebesar Rp22 miliar, dan yang kini dapat digunakan Rp2,9 miliar.
"Rp2,9 miliar yang dicairkan dari APBN ini kegunaannya untuk verifikasi faktual (verfak), serta pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, Artinya akan ada tahap-tahap berikutnya untuk proses pencairan ketika nanti ada tahapan lain kemungkinan ada pemberian penambahan," terang Firman, Jum'at (26/6/2020).
Dan mengenai bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekarang juga sedang dalam proses. "Tentunya kami tidak akan menggunakan anggaran APBD jika kegiatan-kegiatan sudah dibiayai oleh APBN, untuk menghindari tumpang tindih anggaran," tukasnya.
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Desman Minang
KPU RI mengusulkan bantuan sebesar Rp4,7 triliun, kemudian yang kini diberikan merupakan tahap pertama sekitar Rp1 triliun.
Terkhusus KPU Samarinda yang diajukan sebelumnya sebesar Rp22 miliar, dan yang kini dapat digunakan Rp2,9 miliar.
"Rp2,9 miliar yang dicairkan dari APBN ini kegunaannya untuk verifikasi faktual (verfak), serta pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, Artinya akan ada tahap-tahap berikutnya untuk proses pencairan ketika nanti ada tahapan lain kemungkinan ada pemberian penambahan," terang Firman, Jum'at (26/6/2020).
Dan mengenai bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekarang juga sedang dalam proses. "Tentunya kami tidak akan menggunakan anggaran APBD jika kegiatan-kegiatan sudah dibiayai oleh APBN, untuk menghindari tumpang tindih anggaran," tukasnya.
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Desman Minang