Lanjut dia, pembahasan akan dilakukan dua kali, pertama Sabtu malam akan membahas anggaran Bawaslu Kaltim. Besoknya, giliran KPU yang akan dibahas bersama TAPD. Dalam pembahasan, KPU bersama TAPD akan membuka bersama-sama rumusan RAB. Sebelumnya Pemprov sudah meminta kepada Pemkot dan Pemkab untuk memberikan fasilitas kantor dan operasional listrik serta air untuk tenaga ad hock.
“Itu yang akan kami buka dan bahas bersama kemungkinannya,” katanya. KPU juga berharap, jika nantinya Pemprov Kaltim mengurangi dari anggaran yang diajukan KPU, harus ada rincianya. Tahapan mana yang akan dikurangi.
Kemudian, Pemprov juga harus ikut bertanggung jawab bersama dengan pengurangan itu. Misdalnya, tidak ada fasilitas kantor, maka bukan lagi kesalahan KPU.
Sebelumnya, Pemprov bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kemendagri melakukan pertemuan singkat. Pertemuan itu juga diikuti oleh KPU dan Bawaslu Kaltim. Pemprov diwakili Sekprov Rusmadi didampingi Asisten Meiliana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fadliansyah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Yudha Pranoto.
Sementara KPU Kaltim dihadiri Muhammad Taufik dan Ida Farida. Dari Bawaslu dihadiri Saipul dan komisioner lainnya. Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufiq Nurrohman.
Pertemuan di Kemendagri itu diharapkan bisa mencapai kata sepakat terkait penganggaran pelaksaan Pilgub Kaltim antara KPU dan Pemporv Kaltim. KPU Kaltim mengusulkan anggaran Rp 356 miliar sementara Pemprov Kaltim hanya mampu menggelontor dana Rp 250 miliar. Pun begitu dengan Bawaslu yang dijatah anggaran Rp 45 miliar, terpangkas 50 persen. (sab)
