Saat itu, staf honorernya, Maulana meminta untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Bidang (Kabid) Perizinannya Tuty. Namun bukan informasi yang diperoleh, justru Tuty melempar wewenangnya kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.
Menanggapi hal ini Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan tidak ada alasan bagi setiap pejabat pemerintahan menolak untuk memberikan informasi.
“Saya saja masih mudah ditemui, kenapa pejabat yang lain harus susah. Ini kan era keterbukaan informasi,” ujar Sugeng.
Ia pun berencana akan memanggil setiap pejabatnya untuk segera membicarakan hal ini agar tidak ada masyarakat yang beranggapan bahwa pejabat Pemkot Samarinda tertutup untuk memberikan informasi.
“Soal pembayaran IMB yang menunggak itukan sudah jelas instansi perizinan (DPMPSTP) pasti tahu. Kalau pembayaran belum selesai kan tidak mungkin IMB diterbitkan, termasuk pajaknya. Nah kalau berurusan dengan pajak bangunan baru ke Bapenda,” jelasnya.
Ia pun tidak ingin membiarkan hal ini berlangsung terlalu lama sehingga membuat persoalan informasi jadi sulit diperoleh masyarakat.
“Seharusnya bagi instansi yang berwenang tidak boleh mengatakan dia tidak tahu, apalagi enggan untuk ditemui. Nanti akan kita koreksi lagi persoalan ini,” demikian Sugeng. (ms)
Saat itu, staf honorernya, Maulana meminta untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Bidang (Kabid) Perizinannya Tuty. Namun bukan informasi yang diperoleh, justru Tuty melempar wewenangnya kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.
Menanggapi hal ini Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan tidak ada alasan bagi setiap pejabat pemerintahan menolak untuk memberikan informasi.
“Saya saja masih mudah ditemui, kenapa pejabat yang lain harus susah. Ini kan era keterbukaan informasi,” ujar Sugeng.
Ia pun berencana akan memanggil setiap pejabatnya untuk segera membicarakan hal ini agar tidak ada masyarakat yang beranggapan bahwa pejabat Pemkot Samarinda tertutup untuk memberikan informasi.
“Soal pembayaran IMB yang menunggak itukan sudah jelas instansi perizinan (DPMPSTP) pasti tahu. Kalau pembayaran belum selesai kan tidak mungkin IMB diterbitkan, termasuk pajaknya. Nah kalau berurusan dengan pajak bangunan baru ke Bapenda,” jelasnya.
Ia pun tidak ingin membiarkan hal ini berlangsung terlalu lama sehingga membuat persoalan informasi jadi sulit diperoleh masyarakat.
“Seharusnya bagi instansi yang berwenang tidak boleh mengatakan dia tidak tahu, apalagi enggan untuk ditemui. Nanti akan kita koreksi lagi persoalan ini,” demikian Sugeng. (ms)
