Sedangkan menurut informasi dari pertemuan sebelumnya, tim dari provinsi akan telah menjadwalkan akan langsung turun ke empat titik yang bermasalah yaitu patung lembuswana yang berada di perbatasan Samarinda Kukar di kawasan Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda Ulu yang saat ini belum menemukan titik temunya.
“Makanya mereka berencana mengecek langsung. Belum lagi disana ada kawasan tambang dan ada juga perkuburan,” sebutnya. Tak hanya itu, Fitri juga menyebutkan perbatasan yang berada di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara yang mendapat kendala dari pengakuan masyarakat.
“Kalau disana ada yang mengklaim sampai masuk ke wilayah dua daerah (Samarinda dan Kukar). Sebelumnya kawasan Kecamatan Sambutan, pihak Pemkot Samarinda memang sudah pernah pernah memberikan kawasan itu kepada Kukar. Hanya asetnya saja yang sehingga itu yang akan kami selaraskan,” tuturnya.
Namun, Fitria meyakinkan dari beberapa lokasi perbatasan yang tengah dipermasalahkan saat ini belum mengalami pergeseran.
“Itu kan hanya masyarakat saja yang mengatakan ada pergeseran. Padahal tapal batasnya kan permanen (beton). Yang susah itu memang ada tapal batasnya hanya berbentuk alam, namun sering diklaim masyarakat,” jelasnya.
“Sebenanrya ini tinggal disepakati saja lagi. Jangan ada lagi masyarakat yang mengklaim begitu saja karena harus melibatkan kedua belah pihal. Harapannya bisa segera menemukan titik temunya,” demikian Fitria. (ms)
Sedangkan menurut informasi dari pertemuan sebelumnya, tim dari provinsi akan telah menjadwalkan akan langsung turun ke empat titik yang bermasalah yaitu patung lembuswana yang berada di perbatasan Samarinda Kukar di kawasan Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda Ulu yang saat ini belum menemukan titik temunya.
“Makanya mereka berencana mengecek langsung. Belum lagi disana ada kawasan tambang dan ada juga perkuburan,” sebutnya. Tak hanya itu, Fitri juga menyebutkan perbatasan yang berada di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara yang mendapat kendala dari pengakuan masyarakat.
“Kalau disana ada yang mengklaim sampai masuk ke wilayah dua daerah (Samarinda dan Kukar). Sebelumnya kawasan Kecamatan Sambutan, pihak Pemkot Samarinda memang sudah pernah pernah memberikan kawasan itu kepada Kukar. Hanya asetnya saja yang sehingga itu yang akan kami selaraskan,” tuturnya.
Namun, Fitria meyakinkan dari beberapa lokasi perbatasan yang tengah dipermasalahkan saat ini belum mengalami pergeseran.
“Itu kan hanya masyarakat saja yang mengatakan ada pergeseran. Padahal tapal batasnya kan permanen (beton). Yang susah itu memang ada tapal batasnya hanya berbentuk alam, namun sering diklaim masyarakat,” jelasnya.
“Sebenanrya ini tinggal disepakati saja lagi. Jangan ada lagi masyarakat yang mengklaim begitu saja karena harus melibatkan kedua belah pihal. Harapannya bisa segera menemukan titik temunya,” demikian Fitria. (ms)
