“Karena itu terpotong dari lebih salur Rp171 miliar, sehingga tahun ini kita wajib membayar Rp59 miliar dan itu berangsur tiga kali,” jelasnya. Selain itu, ia pun mengungkapkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kian menurun.
“Sebagain besar ada OPD tidak mencapai target yang mereka tetapkan, salah satunya Dishub (Dinas Perhubungan) yang awalnya menargetkan Rp4 miliar namun hingga kini hanya tercapai sekitar Rp2 miliaran saja. Makanya hal ini menambah lesunya anggaran kita,” urai Sugeng.
Tak hanya itu saja, PAD Samarinda juga sangat berharap besar dari PDAM yang sudha menargetkan bakal menyumbang PAD Rp2 miliar.
“Namun nyatanya masih terbendung regulasi. Makanya ini akan kita perkuat dulu regulasinya,” imbuhnya. Tak ketinggalan, dalam pembahasan APBD P yang utama yaitu kegiatan penanggulangan banjir di kawasan KH Wahid Hasyim.
“Awalnya memang sudah ditetapkan menggunakan pola multiyears, namun melihat kondisi keuangan saat ini, makanya kami menginginkan skema multiyears itu dihilangkan saja menjadi single year. Tapi itu tergantung mereka (DPRD) setuju atau tidak,” demikian Sugeng. (ms)
“Karena itu terpotong dari lebih salur Rp171 miliar, sehingga tahun ini kita wajib membayar Rp59 miliar dan itu berangsur tiga kali,” jelasnya. Selain itu, ia pun mengungkapkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kian menurun.
“Sebagain besar ada OPD tidak mencapai target yang mereka tetapkan, salah satunya Dishub (Dinas Perhubungan) yang awalnya menargetkan Rp4 miliar namun hingga kini hanya tercapai sekitar Rp2 miliaran saja. Makanya hal ini menambah lesunya anggaran kita,” urai Sugeng.
Tak hanya itu saja, PAD Samarinda juga sangat berharap besar dari PDAM yang sudha menargetkan bakal menyumbang PAD Rp2 miliar.
“Namun nyatanya masih terbendung regulasi. Makanya ini akan kita perkuat dulu regulasinya,” imbuhnya. Tak ketinggalan, dalam pembahasan APBD P yang utama yaitu kegiatan penanggulangan banjir di kawasan KH Wahid Hasyim.
“Awalnya memang sudah ditetapkan menggunakan pola multiyears, namun melihat kondisi keuangan saat ini, makanya kami menginginkan skema multiyears itu dihilangkan saja menjadi single year. Tapi itu tergantung mereka (DPRD) setuju atau tidak,” demikian Sugeng. (ms)
