Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Sri Wahyuni memaparkan bantuan sosial atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut nantinya akan disasarkan kepada karyawan yang terdampak Covid-19.
Hal ini juga merupakan upaya untuk membantu manajemen usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kaltim. “Fokus saat ini adalah untuk pengumpulan data, persyaratan untuk penerima JPS sektor pariwisata, dan mekanisme penyaluran,” tegas Sri Selasa (21/4/2020) tadi.
Target JPS sektor pariwisata dan ekraf tentu pada karyawan yang dirumahkan dan pekerja mandiri yang terdampak. Syarat calon penerima JPS sektor pariwisata di antaranya adalah mengumpulkan fotokopi KTP (NIK & alamat), id card/keterangan kerja karyawan, nomor rekening atas nama penerima JPS, serta surat pernyataan tidak memiliki profesi lain dan tidak menerima bantuan lain dari pemerintah atau sejenisnya.
“Data tersebut harus dikumpulkan sampai tanggal 22 April 2020 besok dalam bentuk pdf atau jpg, untuk masing-masing kelengkapan persyaratan dan dihimpun dalam satu file/folder. Hard copy bisa menyusul. Berkas-berkas tersebut dikirim ke email (surel) [email protected],” sebutnya.
Setelah dikumpulkan data-data penerima JPS Sektor Pariwisata ini akan direkam dan direkap melalui surat keputusan gubernur. Lalu, dana bantuan akan diproses dari kas daerah Pemprov Kaltim melalui Bankaltimtara dan disalurkan ke setiap rekening JPS sektor pariwisata.
"Berdasarkan data yang ada sampai hari ini penerima jaring pengaman sosial (JPS) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif jumlah total keseluruhan lebih kurang 10.031 orang, terdampak sangat besar pada bisnis perhotelan dan ekonomi kreatif," pungkas Sri Wahyuni. (*)
Penulis : Fairus
Editor: Aspian Nur
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Sri Wahyuni memaparkan bantuan sosial atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut nantinya akan disasarkan kepada karyawan yang terdampak Covid-19.
Hal ini juga merupakan upaya untuk membantu manajemen usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kaltim. “Fokus saat ini adalah untuk pengumpulan data, persyaratan untuk penerima JPS sektor pariwisata, dan mekanisme penyaluran,” tegas Sri Selasa (21/4/2020) tadi.
Target JPS sektor pariwisata dan ekraf tentu pada karyawan yang dirumahkan dan pekerja mandiri yang terdampak. Syarat calon penerima JPS sektor pariwisata di antaranya adalah mengumpulkan fotokopi KTP (NIK & alamat), id card/keterangan kerja karyawan, nomor rekening atas nama penerima JPS, serta surat pernyataan tidak memiliki profesi lain dan tidak menerima bantuan lain dari pemerintah atau sejenisnya.
“Data tersebut harus dikumpulkan sampai tanggal 22 April 2020 besok dalam bentuk pdf atau jpg, untuk masing-masing kelengkapan persyaratan dan dihimpun dalam satu file/folder. Hard copy bisa menyusul. Berkas-berkas tersebut dikirim ke email (surel) [email protected],” sebutnya.
Setelah dikumpulkan data-data penerima JPS Sektor Pariwisata ini akan direkam dan direkap melalui surat keputusan gubernur. Lalu, dana bantuan akan diproses dari kas daerah Pemprov Kaltim melalui Bankaltimtara dan disalurkan ke setiap rekening JPS sektor pariwisata.
"Berdasarkan data yang ada sampai hari ini penerima jaring pengaman sosial (JPS) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif jumlah total keseluruhan lebih kurang 10.031 orang, terdampak sangat besar pada bisnis perhotelan dan ekonomi kreatif," pungkas Sri Wahyuni. (*)
Penulis : Fairus
