2 menit baca925 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - HMI Komisariat Fakultas Hukum Unmul mengadakan diskusi virtual melalui aplikasi Zoom ditengah pandemi Covid-19, Ahad (19/4/2020).
Sekretaris Komisariat HMI Fakultas Hukum Unmul, Muhammad Rafik mengatakan mahasiswa harus mengembangkan ide dan kreativitasnya.
"Sehingga diperlukan wadah diskusi yang konstruktif agar budaya ilmiahnya tetap terjaga, dan gagasan yang ada untuk berkontribusi pada gerakan dan pembangunan ke depan," katanya kepada KoranKaltim.Com.
Diskusi virtual ini menghadirkan Deputi Direktur TURC Andy Akbar, Dosen IAIN Samarinda Suwardi Sagama dan Praktisi HRD Siti Rahma sebagai narasumber.
Deputi Direktur TURC Andy Akbar mengungkapkan ditengah pandemi Covid-19 ini banyak produksi terganggu dan buruh dirumahkan dan di-PHK.
"Kini Perlu kerja sama multistakeholder (serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah) dalam mendesak dan mengadvokasi ke buyer/brand pada sektor industri tertentu untuk tetap bertanggung jawab memberikan hak perusahaan yang telah mentuntaskan kewajibannya dalam produksi agar tetap bisa membayar upah buruh," ujarnya.
Sedangkan Dosen IAIN Samarinda Suwardi Sagama memberikan pandangan bahwa Pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa. "Pemerintah dapat melakukan mediasi antara pelaku usaha dengan buruh. Tujuannya agar hak-hak pekerja tetap terjaga dengan baik dan benar," ucapnya.
Sementara Praktisi HRD Siti Rahma berpandangan fenomena Covid-19 membuka fakta bahwa ketidaksiapan berbagai sektor menghadapi kondisi krisis ini.
"Dari sisi pengusaha selaku pemberi kerja juga berupaya agar bisa eksis di dunia industri dan tetap melanjutkan hubungan kerja, jika kondisi seperti ini terus, maka PHK massal pasti akan terjadi, walaupun itu menjadi opsi terakhir yang diambil oleh pengusaha," sebutnya.
Saat PHK terjadi, maka pengusaha harus bisa memberikan suatu hal yg terbaik untuk para pekerja sesuai kaidah aturan perundang - undangan yang berlaku, lanjut Rahma.
Menyikapi pemaparan narasumber, Rizal menyimpulkan ada dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengontrol perusahaan dalam hal menunaikan hak pekerja pasca di PHK.
"Kondisi perusahaan sangat beragam, ada yang mengalami pukulan keras karena wabah sehingga harus mengambil langkah PHK. Tetapi jangan sampai aturan terkait hak-hak pekerja yang diabaikan," ujarnya.
Kedua, pemerintah harus bertindak tegas untuk memutus rantai persebaran wabah. Sebab kondisi wabah seperti ini yang mengakibatkan ekonomi berjalan lambat.
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Hendra
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
