Sementara Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi (Plt Sekprov) Kaltim Muhammad Sa'bani menjelaskan, semua proses pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan Pemprov Kaltim baik bersifat daring maupun lelang langsung dihentikan, terhitung 14 April 2020.
Proses pengadaan barang dan jasa yang tetap diproses, kata Sa'bani hanya yang berkaitan dengan proyek penanganan Covid-19. Ini artinya, tak ada proyek yang istiewa, semuanya dihentikan. "Iya begitu, mengacu surat gubernur," jelas Sa'bani. Dalam surat yang ditandatangani Isran Noor itu, terdapat 4 poin arahan.Pertama, segera melakukan penyesuaian belanja daerah dengan lakukan rasionalisasi.
Kedua, segera melakukan penghentian proses pengadaan barang/jasa baik proses tender maupun pengadaan lainnya, juga termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penagnanan Covid-19. Ketiga, penghentian dimulai sejak 14 April 2020 sampai waktu yang tidak ditentukan. Keempat, gubernur meminta penghentian seluruh proses tersebut dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan. (*)
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
Sementara Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi (Plt Sekprov) Kaltim Muhammad Sa'bani menjelaskan, semua proses pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan Pemprov Kaltim baik bersifat daring maupun lelang langsung dihentikan, terhitung 14 April 2020.
Proses pengadaan barang dan jasa yang tetap diproses, kata Sa'bani hanya yang berkaitan dengan proyek penanganan Covid-19. Ini artinya, tak ada proyek yang istiewa, semuanya dihentikan. "Iya begitu, mengacu surat gubernur," jelas Sa'bani. Dalam surat yang ditandatangani Isran Noor itu, terdapat 4 poin arahan.Pertama, segera melakukan penyesuaian belanja daerah dengan lakukan rasionalisasi.
Kedua, segera melakukan penghentian proses pengadaan barang/jasa baik proses tender maupun pengadaan lainnya, juga termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penagnanan Covid-19. Ketiga, penghentian dimulai sejak 14 April 2020 sampai waktu yang tidak ditentukan. Keempat, gubernur meminta penghentian seluruh proses tersebut dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan. (*)
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
