Saat ini beberapa perusahaan cenderung tertutup terkait pemberian hak-hak buruh yg di PHK nya, sehingga perlu melibatkan pemerintahan desa.
"Kepala desa bisa memasang pamflet di papan informasi. tentang hak-hak tenaga kerja, jika ada yang di PHK dan tidak memenuhi hal tersebut maka dari Pemerintahan Desa (Pemdes) melanjutkan laporan ke Pemerintahan Daerah (Pemda). Dari tingkat desa meneruskan ke tingkat kecamatan sampai ke Disnaker Kab/Kota." kata Muis lagi.
Muis meminta pemerintah memastikan seluruh buruh yg di PHK terlindungi hak-hak nya, dengan memanfaatkan jejaring struktural yang ada di pemerintahan untuk memaksimalkan kinerjanya. "Orang yang mengadu saja belum tentu mendapatkan hak-hak nya apalagi orang yang tidak mengadu," sebut Muis. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
Saat ini beberapa perusahaan cenderung tertutup terkait pemberian hak-hak buruh yg di PHK nya, sehingga perlu melibatkan pemerintahan desa.
"Kepala desa bisa memasang pamflet di papan informasi. tentang hak-hak tenaga kerja, jika ada yang di PHK dan tidak memenuhi hal tersebut maka dari Pemerintahan Desa (Pemdes) melanjutkan laporan ke Pemerintahan Daerah (Pemda). Dari tingkat desa meneruskan ke tingkat kecamatan sampai ke Disnaker Kab/Kota." kata Muis lagi.
Muis meminta pemerintah memastikan seluruh buruh yg di PHK terlindungi hak-hak nya, dengan memanfaatkan jejaring struktural yang ada di pemerintahan untuk memaksimalkan kinerjanya. "Orang yang mengadu saja belum tentu mendapatkan hak-hak nya apalagi orang yang tidak mengadu," sebut Muis. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
