Perusahaan harus dilihat laporan keuangannya, paling tidak 3 bulan ke belakang dari akhir 2019 hinggat saat ini, untuk mengetahui apakah memang terganggunya bisnis perusahaan itu karna Covid-19 atau sebelum wabah ada, perusahaan sudah bermasalah manajemennya dan kurang sehat.
"Kalau terbukti kan berarti tidak fair, mengambil momen covid-19 padahal memang bisnisnya itu tidak dijalankan dengan baik sehingga mengorbankan buruh saat ini. Padahal alasan besarnya bukan covid. Nah itu yang harus dipahami oleh pemerintah"ucapnya.
Dalam Surat Edaran (SE) Menaker kan jelas. Jika memang Covid-19 berdampak negatif pada aktivitas bisnis hubungan Industrial, Penyelesaian permasalahan itu harus diselesaikan dengan perundingan-perundingan bipartit atau harus atas dasar kesepakatan bersama.
"Kalau PHK tanpa kesepakatan bersama, akhirnya perusahaan mengangkangi SE dari Menaker itu, jangan kemudian malah di terima-terima saja karena Covid-19. Perusahan harus di kontrol oleh Disnakertrans agar PHK itu pilihan yang betul2 terakhir," sebut.Akbar. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
Perusahaan harus dilihat laporan keuangannya, paling tidak 3 bulan ke belakang dari akhir 2019 hinggat saat ini, untuk mengetahui apakah memang terganggunya bisnis perusahaan itu karna Covid-19 atau sebelum wabah ada, perusahaan sudah bermasalah manajemennya dan kurang sehat.
"Kalau terbukti kan berarti tidak fair, mengambil momen covid-19 padahal memang bisnisnya itu tidak dijalankan dengan baik sehingga mengorbankan buruh saat ini. Padahal alasan besarnya bukan covid. Nah itu yang harus dipahami oleh pemerintah"ucapnya.
Dalam Surat Edaran (SE) Menaker kan jelas. Jika memang Covid-19 berdampak negatif pada aktivitas bisnis hubungan Industrial, Penyelesaian permasalahan itu harus diselesaikan dengan perundingan-perundingan bipartit atau harus atas dasar kesepakatan bersama.
"Kalau PHK tanpa kesepakatan bersama, akhirnya perusahaan mengangkangi SE dari Menaker itu, jangan kemudian malah di terima-terima saja karena Covid-19. Perusahan harus di kontrol oleh Disnakertrans agar PHK itu pilihan yang betul2 terakhir," sebut.Akbar. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
