Pasalnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disebutkan bahwa penutupan pelabuhan memang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib meminta izin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut. "Nah itu teknisnya nanti di instansi terkait. Dinas Perhubungan (Dishub)" sambungnya.
Sebelumnya Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, Dwi Yanto mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat tersebut secara resmi. Informasi terkait surat tersebut justru diperoleh dari pesan WhatsApp yang diterimanya pada Ahad (5/4/2020) kemarin. "Secara resmi belum dapat, tapi sudah lihat. Dikirim lewat WA (WhatsApp) oleh teman," pungkas Dwi. (*)
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
Pasalnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disebutkan bahwa penutupan pelabuhan memang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib meminta izin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut. "Nah itu teknisnya nanti di instansi terkait. Dinas Perhubungan (Dishub)" sambungnya.
Sebelumnya Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, Dwi Yanto mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat tersebut secara resmi. Informasi terkait surat tersebut justru diperoleh dari pesan WhatsApp yang diterimanya pada Ahad (5/4/2020) kemarin. "Secara resmi belum dapat, tapi sudah lihat. Dikirim lewat WA (WhatsApp) oleh teman," pungkas Dwi. (*)
Penulis: Permata S. Rahayu
