Ketua DPC Partai Gerindra Kukar itu mengatakan, seharusnya Gedung SMPN 1 Tenggarong yang lama tidak dirobohkan total. Jadi, masih ada sisa ruang kelas yang bisa dipergunakan untuk belajar mengajar.
“Beberapa kelas masih ada yang bagus dan bisa dipakai proses belajar mengajar. Seharusnya proyek rehab tersebut jangan diratakan semuanya,”ucapnya.
Sementara itu, Plt Kadisdikbud Kukar, Hifsi G Fahrannas mengatakan, mandeknya proyek tersebut murni karena defisit anggaran yang dialami Pemkab Kukar. Tahun lalu, Disdikbud menganggarkan Rp12 miliar. Tahun ini hanya dianggarkan Rp5,6 miliar. Total anggaran untuk rehab gedung sekolah itu mencapai Rp70 miliar.
“Anggaran sebesar Rp5,6 miliar rencananya akan dilanjutkan dengan kegiatan pemasangan tiang pancang, kegiatan ini juga belum bisa dilakukan karena tidak tersedianya anggaran,”katanya.
Hifsi menambahkan, menjadi tugas berat dirinya untuk memperjuangkan agar secepatnya proyek ini selesai. Dalam Rencana Kerja (Renja) Disdikbud sudah tertuang program penyelesaian kegiatan tersebut dan akan kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp50 miliar lebih di APBD 2018.
Hifsi menjelaskan, alasan kenapa seluruh gedung harus diratakan karena ketinggian lantai sekolah lebih rendah dari jalan raya. Kondisi ini sangat rawan saat banjir. Rapat bersama dengan Manajemen SMPN 1 Tenggarong menyepakati rehab total.
“Kami menyadari perpindahan siswa SMPN 1 Tenggarong ke SMKN 2 Tenggarong mengalami gangguan, karena harus berbagi lokal, siswa SMP harus masuk siang harinya, ada jam pelajaran yang dipersingkat. Saya akan memperjuangkan agar secepat proyek rehab selesai,” pungkasnya. (ran)
Ketua DPC Partai Gerindra Kukar itu mengatakan, seharusnya Gedung SMPN 1 Tenggarong yang lama tidak dirobohkan total. Jadi, masih ada sisa ruang kelas yang bisa dipergunakan untuk belajar mengajar.
“Beberapa kelas masih ada yang bagus dan bisa dipakai proses belajar mengajar. Seharusnya proyek rehab tersebut jangan diratakan semuanya,”ucapnya.
Sementara itu, Plt Kadisdikbud Kukar, Hifsi G Fahrannas mengatakan, mandeknya proyek tersebut murni karena defisit anggaran yang dialami Pemkab Kukar. Tahun lalu, Disdikbud menganggarkan Rp12 miliar. Tahun ini hanya dianggarkan Rp5,6 miliar. Total anggaran untuk rehab gedung sekolah itu mencapai Rp70 miliar.
“Anggaran sebesar Rp5,6 miliar rencananya akan dilanjutkan dengan kegiatan pemasangan tiang pancang, kegiatan ini juga belum bisa dilakukan karena tidak tersedianya anggaran,”katanya.
Hifsi menambahkan, menjadi tugas berat dirinya untuk memperjuangkan agar secepatnya proyek ini selesai. Dalam Rencana Kerja (Renja) Disdikbud sudah tertuang program penyelesaian kegiatan tersebut dan akan kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp50 miliar lebih di APBD 2018.
Hifsi menjelaskan, alasan kenapa seluruh gedung harus diratakan karena ketinggian lantai sekolah lebih rendah dari jalan raya. Kondisi ini sangat rawan saat banjir. Rapat bersama dengan Manajemen SMPN 1 Tenggarong menyepakati rehab total.
“Kami menyadari perpindahan siswa SMPN 1 Tenggarong ke SMKN 2 Tenggarong mengalami gangguan, karena harus berbagi lokal, siswa SMP harus masuk siang harinya, ada jam pelajaran yang dipersingkat. Saya akan memperjuangkan agar secepat proyek rehab selesai,” pungkasnya. (ran)
