Seperti yang ada saat ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda No 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulanngan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Makanya kami meminta Komisi IV untuk merivisi Perda ini lengkap dengan sanksi bagi pemberi maupun penerima.
Saya terus mengkomunikasikan ini dengan pihak dewan dan ini masih ada beberapa kali lagi rapat dengan dewan setelah itu di uji publik dan disampaikan kepada pemprov,” urainya.
Selebihnya ia menyebutkan, dalam usaha pencanangan sebagai kota bebas anjal dan gepeng, para pemberi maupun penerima akan diberikan sanksi tegas berupa denda Rp50 juta.
“Larangan itu akan dipajang untuk 15 titik di perempatan jalan. Namun satu titik mungkin tidak hanya satu karena akan kami siapkan 35 plang serta pemasangan spanduk dan brosur,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) Jasno mengungkapkan bakal melakukan pertemuan-pertemuan lagi dengan instansi terkait Perda PMKS ini.
“Kinerja kami sudah sampai 80 persen, tinggal merapikan sedikit-sedikit saja, selain itu kami juga akan melakukan pertemuan-pertemuan sedikitnya tiga kali lagi dengan instansi terkait setelah itu baru uji publik,” terang Jasno.
Ia pun menargetkan awal Agustus depan, Perda PMKS sudah di uji publik dan akhir bulannya bisa mengesahkan Perda ini.
“Harapan kami, pemkot bisa memberikan fasilitas jangan hanya menangkap lalu dilepaskan lagi. Makanya saya harapkan ada kerjasama dengan Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) untuk membuatkan tempat khusus mereka jadi tidak asal tangkap lepas,” demikian Jasno. (ms)
Seperti yang ada saat ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda No 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulanngan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Makanya kami meminta Komisi IV untuk merivisi Perda ini lengkap dengan sanksi bagi pemberi maupun penerima.
Saya terus mengkomunikasikan ini dengan pihak dewan dan ini masih ada beberapa kali lagi rapat dengan dewan setelah itu di uji publik dan disampaikan kepada pemprov,” urainya.
Selebihnya ia menyebutkan, dalam usaha pencanangan sebagai kota bebas anjal dan gepeng, para pemberi maupun penerima akan diberikan sanksi tegas berupa denda Rp50 juta.
“Larangan itu akan dipajang untuk 15 titik di perempatan jalan. Namun satu titik mungkin tidak hanya satu karena akan kami siapkan 35 plang serta pemasangan spanduk dan brosur,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) Jasno mengungkapkan bakal melakukan pertemuan-pertemuan lagi dengan instansi terkait Perda PMKS ini.
“Kinerja kami sudah sampai 80 persen, tinggal merapikan sedikit-sedikit saja, selain itu kami juga akan melakukan pertemuan-pertemuan sedikitnya tiga kali lagi dengan instansi terkait setelah itu baru uji publik,” terang Jasno.
Ia pun menargetkan awal Agustus depan, Perda PMKS sudah di uji publik dan akhir bulannya bisa mengesahkan Perda ini.
“Harapan kami, pemkot bisa memberikan fasilitas jangan hanya menangkap lalu dilepaskan lagi. Makanya saya harapkan ada kerjasama dengan Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) untuk membuatkan tempat khusus mereka jadi tidak asal tangkap lepas,” demikian Jasno. (ms)
