Tagih Jamrek, Pemerintah Harus Tegas dan Tega

Jamrek merupakan salah satu syarat untuk membuka konsesi pertambangan. Namun, faktanya masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. “Dalam perencanaan, jamrek itu kan kewajiban ya, bahkan itu merupakan salah satu syarat. Jadi perusahaan harus membuat perencanaan, program reklamasi pasca tambang, dan menyetor jamrek,” paparnya.

Pemerintah harus segera mengejar dan mendata perusahaan yang sudah maupun yang belum menyetor jamrek. “Karena itu sebuah kewajiban. Mereka sudah mengeruk keuntungan dari pertambangan, tapi tidak memberikan jaminan,” tambahnya.

Belajar dari kasus yang sering terjadi, Sarkowi mengatakan jangan sampai terjadi lagi perusahaan tambang yang kabur setelah menggaruk keuntungan. Menurutnya, jika hal ini tidak diperbaiki, maka lubang tambang akan terus bertambah. “Dan bisa bertambah lagi korban. Tidak cukup nanti anggaran kita untuk bisa mereklamasi,” ujar Sarkowi. (*)

Penulis: */Romi

Editor: Aspian Nur

Tagih Jamrek, Pemerintah Harus Tegas dan Tega

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini