Ivan menjelaskan, evaluasi terhadap rancangan APBD oleh Kemendagri adalah hal biasa yang memang harus dilakukan sesuai ketentuan.
"Evaluasi itu sudah biasa. Sesuai ketentuan. Rasionalisasi itu bukan untuk seluruh perangkat daerah, hanya ada beberapa yang memang perlu penyesuaian," kata ujarnya melalui siaran pers tertulis yang diterima Korankaltim.com Selasa (15/10/2019) sore tadi.
Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dengan melakukan penyesuaian berdasarkan arahan Kemendagri, salah satunya dengan penyesuaian dan koreksi pada komponen perjalanan dinas.
Di sisi lain, pada saat bersamaan Pemprov Kaltim justru mendapat suntikan anggaran tambahan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp. 9.335.907.000,00. Dana tersebut diberikan karena prestasi Kaltim terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
"Jadi memang ada sedikit evaluasi, tapi di sisi lain, Kaltim justru mendapat apresiasi dari pemerintah pusat," ungkapnya. (*)
Penulis : Rusdianto
Editor: Aspian Nur
