Pemindahan IKN, Australia Beda Dengan Indonesia

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Konsulat Jenderal Australia di Makassar Richard Matthew mengatakan, meski punya pengalaman memindahkan Ibukota Negara (IKN), namun terdapat perbedaan antara Australia dan Indonesia. Australia kata Matthew sapaan akrabnya, memindahkan IKN dari Melbourne ke Canberra sekira 100 tahun silam. Tentu saja, secara rentang waktu ada perbedaan kultur dan budaya. "Peletakan batu pertama Canberra 1913, jadi sekarang sudah lebih dari 100 tahun," ujarnya Senin (14/10/2019) malam kemarin.

Selain itu, secara lokasi Canberra kala itu lanjut Matthew merupakan wilayah dengan penduduk yang sedikit. Berbeda dengan kawasan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi pengganti DKI Jakarta. "Dulu tidak ada orang di Canberra jauh lebih banyak hewan kanguru disana," tukasnya.

Hal ini kemudian, kata Matthew yang menyebabkan penanganan kepada masyarakat baik secara sosial maupun teknis pembebasan lahan cenderung tak serumit yang ada di Indonesia kini., Ia menceritakan, proses pemindahan IKN Australia dari Melbourne ke Canberra membutuhkan waktu belasan tahun.

Canberra baru dipilih sebagai IKN pada 1908. Lalu pada 1911 dilakukan sayembara internasional untuk mendapatkan design tata kota yang dimenangkan arsitek muda asal Amerika Serikat Walter Burley Griffin. IKN Australia benar-benar pindah pada 1927.

Namun demikian, Matthew mengatakan rencana pemerintah Indonesia memindahkan IKN dalam kurun 4 sampai 5 tahun bukan tidak mungkin. "Zaman sudah berubah, teknologi sudah maju. Tentu saja rencana IKN Indonesia bisa dilakukan. Kita bisa mencontoh Kota Senzen di Tiongkok. Mau Tse tung (Mao Zedong) membangun kota ini d dalam 4 tahun dari kampung nelayan dan kemudian ditinggali 4 juta orang," ungkapnya. [*]

Penulis : Rusdianto

Editor: Aspian Nur

Pemindahan IKN, Australia Beda Dengan Indonesia

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini