Sa'bani bahkan menyebut pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun pelaku usaha perkebunan lalai. "Karena ada semacam surat pernyataan bersedia, untuk bepartisipasi dalam pengembangan peternakan sapi," ungkapnya.
Dari laporan yang diterima, para pelaku usaha dinilai tak serius mengimplementasikan kesepakatan dengan pemerintah. "Mereka sedikit abai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani di awal," sebut Sa’bani lagi.
Ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan, Sa'bani mengaku tak ingin buru-buru namun dipastikannyapemerintah tak akan tinggal diam karena lahan yang saat ini berstatus konsesi izin tambang maupun perkebunan sudah sangat luas dan potensial untuk pengembangan sapi jika digarap serius. "(Untuk sanksi), diingatkan dulu dan di komunikasikan kembali," ungkapnya.[*]
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
Sa'bani bahkan menyebut pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun pelaku usaha perkebunan lalai. "Karena ada semacam surat pernyataan bersedia, untuk bepartisipasi dalam pengembangan peternakan sapi," ungkapnya.
Dari laporan yang diterima, para pelaku usaha dinilai tak serius mengimplementasikan kesepakatan dengan pemerintah. "Mereka sedikit abai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani di awal," sebut Sa’bani lagi.
Ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan, Sa'bani mengaku tak ingin buru-buru namun dipastikannyapemerintah tak akan tinggal diam karena lahan yang saat ini berstatus konsesi izin tambang maupun perkebunan sudah sangat luas dan potensial untuk pengembangan sapi jika digarap serius. "(Untuk sanksi), diingatkan dulu dan di komunikasikan kembali," ungkapnya.[*]
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
