Dijelaskannya, aksi massa merupakan buah dari keresahan bersama atas situasi negara yang mereka sebut mengalami krisis demokrasi.
"Ini murni gerakan rakyat, tanpa ada sekelompok orang yang menunggangi," ujarnya, Minggu (29/9/2019).
Beberapa dari 8 tuntutan yang mereka suarakan diantaranya mendesak Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perppu terkait UU KPK, menolak segala undang-undang yang melemahkan demokrasi, menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil, serta mendesak pembebasan aktivitis pro demokrasi.
Mereka juga akan menduduki DPRD Kaltim, setelah pada dua aksi yang dilakukan berakhir gagal karena kericuhan.
"Kami akan membacakan 8 tuntutan, dan kami tidak percaya dengan anggota DPR, mereka yang membuat aturan kontroversi, jadi kami menolak kompromi dan mediasi, karena mereka pelaku yang melemahkan KPK," pungkasnya.
Penulis : Nancy
Editor : Hendra
Dijelaskannya, aksi massa merupakan buah dari keresahan bersama atas situasi negara yang mereka sebut mengalami krisis demokrasi.
"Ini murni gerakan rakyat, tanpa ada sekelompok orang yang menunggangi," ujarnya, Minggu (29/9/2019).
Beberapa dari 8 tuntutan yang mereka suarakan diantaranya mendesak Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perppu terkait UU KPK, menolak segala undang-undang yang melemahkan demokrasi, menolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil, serta mendesak pembebasan aktivitis pro demokrasi.
Mereka juga akan menduduki DPRD Kaltim, setelah pada dua aksi yang dilakukan berakhir gagal karena kericuhan.
"Kami akan membacakan 8 tuntutan, dan kami tidak percaya dengan anggota DPR, mereka yang membuat aturan kontroversi, jadi kami menolak kompromi dan mediasi, karena mereka pelaku yang melemahkan KPK," pungkasnya.
Penulis : Nancy
Editor : Hendra