Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengharapkan bahwa dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait PDAM, maka pelayanan PDAM kepada warga Samarinda bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga keluhan warga dapat diminimalisir kedepannya.
Jasno pun tak menampik hingga saat ini masih ada 12 Raperda yang belum disahkan. Namun 4 diantaranya sudah memasuki tahapan akhir dan hanya tinggal menunggu waktu pengesahan. Sedangkan 8 sisanya masih belum memiliki naskah akademik. "Aturannya semua Raperda yang mau dibahas kan harus punya naskah akademik," kata Jasno lagi.
Namun Jasno meyakini anggota DPRD periode selanjutnya (2019-2024) dapat melanjutkan pembahasan Raperda tersebut. Sehingga paling tidak, 4 Raperda yang sudah siap disahkan bisa segera diketuk palu. Sedangkan Raperda lain yang sifatnya mendesak akan dibahas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) kumulatif terbuka. (*)
Penulis : Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengharapkan bahwa dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait PDAM, maka pelayanan PDAM kepada warga Samarinda bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga keluhan warga dapat diminimalisir kedepannya.
Jasno pun tak menampik hingga saat ini masih ada 12 Raperda yang belum disahkan. Namun 4 diantaranya sudah memasuki tahapan akhir dan hanya tinggal menunggu waktu pengesahan. Sedangkan 8 sisanya masih belum memiliki naskah akademik. "Aturannya semua Raperda yang mau dibahas kan harus punya naskah akademik," kata Jasno lagi.
Namun Jasno meyakini anggota DPRD periode selanjutnya (2019-2024) dapat melanjutkan pembahasan Raperda tersebut. Sehingga paling tidak, 4 Raperda yang sudah siap disahkan bisa segera diketuk palu. Sedangkan Raperda lain yang sifatnya mendesak akan dibahas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) kumulatif terbuka. (*)
Penulis : Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
