Data Warga Terdampak Pengerukan SKM, Pemkot Tunggu Arahan Pemprov

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kegiatan pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) di segmen Gang Nibung Jalan Dr Soetomo sudah berlangsung selama hampir dua pekan, namun urusan pendataan seputar jumlah warga yang terdampak proyek tersebut belum juga dilakukan.

Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin yang dikonfirmasi terkait itu mengaku masih menunggu arahan dari Pemprov Kaltim untuk melakukan pendataan. Kendati demikian, ia menjamin untuk siap membereskan masalah sosial. Bahkan termasuk untuk urusan ganti rugi, jika memang warga bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan yang sah. Selama ini Pemkot menganggap lahan sepanjang bantaran SKM itu milik Pemkot Samarinda, sehingga tak perlu ada ganti rugi. “Intinya ganti rugi untuk tanah yang ada sertifikatnya, itu pasti. Nanti tim appraisal yang menilai besarannya,” jelas Sugeng.

Sementara untuk warga yang tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan atau sertifikat, maka hanya akan diberikan dana bantuan sewa atau yang biasa disebut dengan dana kerahiman. Namun Sugeng belum bisa memastikan kapan dana tersebut akan dibagikan kepada warga setempat. Pasalnya, kegiatan tersebut harus menunggu pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemprov Kaltim tahun 2019. Nantinya dana tersebut akan dikucurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. “Nanti melalui Bankeu Provinsi. Lalu masuk dalam APBD Perubahan Pemkot Samarinda,” imbuhnya.

Sugeng menegaskan, warga yang tak memiliki sertifikat berati tinggal di atas lahan milik Pemkot Samarinda. Pasalnya lahan seluas 5 hektare tersebut tersertifikasi atas nama Pemkot Samarinda. Sugeng pun tak segan menunjukkan dokumen resmi kepemilikan lahan di kawasan belakang Pasar Segiri tersebut. Sertifikat tersebut terbit pada tahun 1990. “Ini kalau mau lihat buktinya. Kami punya sertifikat yang membuktikan kalau itu memang lahan kami,” ujarnya sembari menunjukkan sertifikat lahan.

Sementara ditemui terpisah, Lurah Sidodadi, Tri Andarmo menyebut sudah kurang lebih 10 warga yang meninggalkan bangunan yang selama ini ditempatinya. Namun sisanya belum mau beranjak karena menunggu kepastian dana kerahiman yang dijanjikan Pemkot Samarinda. “Yang pasti sudah ada 10 warga yang pindah. Sisanya belum karena menunggu dana kerahimana,” beber Tri Andarmo. (*)

Penulis: */Permata S Rahayu

Editor: Aspian Nur

Data Warga Terdampak Pengerukan SKM, Pemkot Tunggu Arahan Pemprov

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Rumah Dua Lantai Terbakar di Balikpapan Barat, Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini