Sementara untuk warga yang tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan atau sertifikat, maka hanya akan diberikan dana bantuan sewa atau yang biasa disebut dengan dana kerahiman. Namun Sugeng belum bisa memastikan kapan dana tersebut akan dibagikan kepada warga setempat. Pasalnya, kegiatan tersebut harus menunggu pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemprov Kaltim tahun 2019. Nantinya dana tersebut akan dikucurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. “Nanti melalui Bankeu Provinsi. Lalu masuk dalam APBD Perubahan Pemkot Samarinda,” imbuhnya.
Sugeng menegaskan, warga yang tak memiliki sertifikat berati tinggal di atas lahan milik Pemkot Samarinda. Pasalnya lahan seluas 5 hektare tersebut tersertifikasi atas nama Pemkot Samarinda. Sugeng pun tak segan menunjukkan dokumen resmi kepemilikan lahan di kawasan belakang Pasar Segiri tersebut. Sertifikat tersebut terbit pada tahun 1990. “Ini kalau mau lihat buktinya. Kami punya sertifikat yang membuktikan kalau itu memang lahan kami,” ujarnya sembari menunjukkan sertifikat lahan.
Sementara ditemui terpisah, Lurah Sidodadi, Tri Andarmo menyebut sudah kurang lebih 10 warga yang meninggalkan bangunan yang selama ini ditempatinya. Namun sisanya belum mau beranjak karena menunggu kepastian dana kerahiman yang dijanjikan Pemkot Samarinda. “Yang pasti sudah ada 10 warga yang pindah. Sisanya belum karena menunggu dana kerahimana,” beber Tri Andarmo. (*)
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
Sementara untuk warga yang tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan atau sertifikat, maka hanya akan diberikan dana bantuan sewa atau yang biasa disebut dengan dana kerahiman. Namun Sugeng belum bisa memastikan kapan dana tersebut akan dibagikan kepada warga setempat. Pasalnya, kegiatan tersebut harus menunggu pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemprov Kaltim tahun 2019. Nantinya dana tersebut akan dikucurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. “Nanti melalui Bankeu Provinsi. Lalu masuk dalam APBD Perubahan Pemkot Samarinda,” imbuhnya.
Sugeng menegaskan, warga yang tak memiliki sertifikat berati tinggal di atas lahan milik Pemkot Samarinda. Pasalnya lahan seluas 5 hektare tersebut tersertifikasi atas nama Pemkot Samarinda. Sugeng pun tak segan menunjukkan dokumen resmi kepemilikan lahan di kawasan belakang Pasar Segiri tersebut. Sertifikat tersebut terbit pada tahun 1990. “Ini kalau mau lihat buktinya. Kami punya sertifikat yang membuktikan kalau itu memang lahan kami,” ujarnya sembari menunjukkan sertifikat lahan.
Sementara ditemui terpisah, Lurah Sidodadi, Tri Andarmo menyebut sudah kurang lebih 10 warga yang meninggalkan bangunan yang selama ini ditempatinya. Namun sisanya belum mau beranjak karena menunggu kepastian dana kerahiman yang dijanjikan Pemkot Samarinda. “Yang pasti sudah ada 10 warga yang pindah. Sisanya belum karena menunggu dana kerahimana,” beber Tri Andarmo. (*)
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
