“Kami mendukung sistem pemilu legislatif terbuka (tidak berdasarkan nomor urut), sebab untuk memastikan wakil rakyat terpilih adalah sosok yang dikenal di daerah pemilihannya, bukan hasil kongkalikong dan oligarki partai,” kata Datuk Adam, Selasa (18/7) kemarin.
Lalu, untuk ambang batas parlemen dipandang cukup 4 - 5 persen. Bagi dia, itu dilakukan agar ada peluang bagi partai baru untuk berkontribusi bagi bangsa. Khusus untuk ambang batas mengajukan calon presiden, Demokrat memilih mengikuti amar Putusan Mahkamah Konsitusi No 14/ PUU-XI/2014.
Pilpres harus dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Salah satu pertimbangan MK adalah, pileg dan pilpres yang beda 3 bulan menyebabkan calon presiden harus melakukan negosiasi dengan partai politik. Padahal calon presiden harus menghindari terjadinya ini.
“Karena itu ada 2 alasan pokok kami mendukung ambang batas nol persen. Yakni, kami taat dengan putusan MK, itu kami lakukan agar bernegara menjadi teratur, salah satu maknanya adalah menghormati putusan peradilan. Karenanya lembaga peradilan (MK dan MA) berfungsi melakukan koreksi ketika legislatif dan eksekutif menyimpang dari arah hukum ketatanegaraan,” jelas dia.
Menurutnya, kalau menggunakan angka 20-25 persen, hitungnya bagaimana? Sebab, pemilu presiden bersamaan dengan pemilu legislatif. Bagaimana menghitung persentase perolehan suara partai.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pilpres 2019 apakah boleh dipakai tiket hasil pemilu 2004 ketika Golkar menang Pileg ? Kemudian, bolehkah Pilpres 2019 dipakai tiket hasil pemilu 2009 ketika Demokrat menang 22 persen. Atau, bolehkah Pilpres 2019, menggunakan tiket pileg 2014 ketika PDI Perjuangan menang 19 persen.
“Semua “tiket “ tahun 2004, 2009 dan 2014 sudah dipakai. Karena itu angka ambang batas pemilu presiden menjadi tidak relevan,”katanya. (sab)
“Kami mendukung sistem pemilu legislatif terbuka (tidak berdasarkan nomor urut), sebab untuk memastikan wakil rakyat terpilih adalah sosok yang dikenal di daerah pemilihannya, bukan hasil kongkalikong dan oligarki partai,” kata Datuk Adam, Selasa (18/7) kemarin.
Lalu, untuk ambang batas parlemen dipandang cukup 4 - 5 persen. Bagi dia, itu dilakukan agar ada peluang bagi partai baru untuk berkontribusi bagi bangsa. Khusus untuk ambang batas mengajukan calon presiden, Demokrat memilih mengikuti amar Putusan Mahkamah Konsitusi No 14/ PUU-XI/2014.
Pilpres harus dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Salah satu pertimbangan MK adalah, pileg dan pilpres yang beda 3 bulan menyebabkan calon presiden harus melakukan negosiasi dengan partai politik. Padahal calon presiden harus menghindari terjadinya ini.
“Karena itu ada 2 alasan pokok kami mendukung ambang batas nol persen. Yakni, kami taat dengan putusan MK, itu kami lakukan agar bernegara menjadi teratur, salah satu maknanya adalah menghormati putusan peradilan. Karenanya lembaga peradilan (MK dan MA) berfungsi melakukan koreksi ketika legislatif dan eksekutif menyimpang dari arah hukum ketatanegaraan,” jelas dia.
Menurutnya, kalau menggunakan angka 20-25 persen, hitungnya bagaimana? Sebab, pemilu presiden bersamaan dengan pemilu legislatif. Bagaimana menghitung persentase perolehan suara partai.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pilpres 2019 apakah boleh dipakai tiket hasil pemilu 2004 ketika Golkar menang Pileg ? Kemudian, bolehkah Pilpres 2019 dipakai tiket hasil pemilu 2009 ketika Demokrat menang 22 persen. Atau, bolehkah Pilpres 2019, menggunakan tiket pileg 2014 ketika PDI Perjuangan menang 19 persen.
“Semua “tiket “ tahun 2004, 2009 dan 2014 sudah dipakai. Karena itu angka ambang batas pemilu presiden menjadi tidak relevan,”katanya. (sab)
