“Kata kepala sekolah, anaknya ibu itu tidak mendaftar ulang. Tiba-tiba datang masuk tanggal 17 kemarin. Jadi anak itu dikeluarkan dari sekolah, karena tidak terdaftar,” klaim Hidayat.
“Saya minta, panggil lagi orangtuanya, kembalikan ke sekolah (SDN 016). Terserah orangtuanya, mau sekolah di sana atau tidak. Jadi, ini miskomunikasi saja tidak daftar ulang,” ujar Hidayat. Lantas, bagaimana perihal permintaan orangtua agar sekolah transparan dalam menerapkan pungutan? Lantas, apakah pungutan Rp 815 ribu itu sepihak?
“Memang, saya juga menyalahkan, tidak ada informasi ke kita. Mestinya transparan. Angka Rp 815 ribu untuk apa saja, dan komite sekolah mesti tahu. Ini sepertinya belum ada komunikasi,” ujar Hidayat.
“Sepihak? Mungkin banyak sekolah lain, cuma tidak terekspos ya. Masalahnya, pihak sekolah (SDN 016) tidak transparan, sehingga ada pertanyaan kok mahal sekali,” terangnya.
“Bicarakan, diterima di sekolah SD ini, mesti menembus ini dan itu. Kalau sanggup tak masalah, tak sanggup dicicil. Mestinya kebijakannya seperti itu. Sekolah memang gratis, tapi sarana yang dipakai kan bayar. Dalam aturan, tidak ada diatur soal bayar pakaian,”. Namun demikian, Hidayat tidak bisa menjawab, ketika kembali dicecar soal perbedaan mencolok pungutan SDN 016 dan sekolah di sebelahnya hanya Rp 400 per siswa, di awal masuk sekolah. Sementara, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Samarinda Muhammad Wahiddin menegaskan, sejauh ini tidak ada petunjuk teknis untuk menentukan besaran pungutan tiap sekolah. “Kita tidak sampai sejauh itu,” sebutnya. (ros)
“Kata kepala sekolah, anaknya ibu itu tidak mendaftar ulang. Tiba-tiba datang masuk tanggal 17 kemarin. Jadi anak itu dikeluarkan dari sekolah, karena tidak terdaftar,” klaim Hidayat.
“Saya minta, panggil lagi orangtuanya, kembalikan ke sekolah (SDN 016). Terserah orangtuanya, mau sekolah di sana atau tidak. Jadi, ini miskomunikasi saja tidak daftar ulang,” ujar Hidayat. Lantas, bagaimana perihal permintaan orangtua agar sekolah transparan dalam menerapkan pungutan? Lantas, apakah pungutan Rp 815 ribu itu sepihak?
“Memang, saya juga menyalahkan, tidak ada informasi ke kita. Mestinya transparan. Angka Rp 815 ribu untuk apa saja, dan komite sekolah mesti tahu. Ini sepertinya belum ada komunikasi,” ujar Hidayat.
“Sepihak? Mungkin banyak sekolah lain, cuma tidak terekspos ya. Masalahnya, pihak sekolah (SDN 016) tidak transparan, sehingga ada pertanyaan kok mahal sekali,” terangnya.
“Bicarakan, diterima di sekolah SD ini, mesti menembus ini dan itu. Kalau sanggup tak masalah, tak sanggup dicicil. Mestinya kebijakannya seperti itu. Sekolah memang gratis, tapi sarana yang dipakai kan bayar. Dalam aturan, tidak ada diatur soal bayar pakaian,”. Namun demikian, Hidayat tidak bisa menjawab, ketika kembali dicecar soal perbedaan mencolok pungutan SDN 016 dan sekolah di sebelahnya hanya Rp 400 per siswa, di awal masuk sekolah. Sementara, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Samarinda Muhammad Wahiddin menegaskan, sejauh ini tidak ada petunjuk teknis untuk menentukan besaran pungutan tiap sekolah. “Kita tidak sampai sejauh itu,” sebutnya. (ros)
