Dinamika yang terjadi baik diinternal maupun diluar membuat perda ini dalam perjalanannya membutuhkan banyak pembahasan, konsultasi termasuk masukan dari berbagai pihak guna menghasilkan draf yang maksimal.
Karena itulah untuk menampung berbagai aspirasi seluruh pihak mulai dari tingkat desa hingga pemerhati lingkungan maka acara ini di gelar. Pihak pemerintah desa misalnya yang memahami betul kondisi lingkungannya penting untuk mendengar pendapatnya.
Konsultasi publik ini sekaligus menjawab keraguan sebagian pihak tentang draf Raperda yang dinilai tak sesuai dengan rancangan tata ruang wilayah Kaltim sehingga dianggap dapat memberikan mengancam lingkungan dan wilayah tangkap ikan nelayan.
“Yang diatur zona 0 12 mil laut yang merupakan kewenangan provinsi. Hari ini kita diskusi dengan peserta dari berbagai bidang, termasuk mendengarkan masukan dari kementerian Kelautan hingga akademisi yang nantinya seluruh saran dan kritik akan diakomodir," sebut Mursidi.. (adv/*2)
Dinamika yang terjadi baik diinternal maupun diluar membuat perda ini dalam perjalanannya membutuhkan banyak pembahasan, konsultasi termasuk masukan dari berbagai pihak guna menghasilkan draf yang maksimal.
Karena itulah untuk menampung berbagai aspirasi seluruh pihak mulai dari tingkat desa hingga pemerhati lingkungan maka acara ini di gelar. Pihak pemerintah desa misalnya yang memahami betul kondisi lingkungannya penting untuk mendengar pendapatnya.
Konsultasi publik ini sekaligus menjawab keraguan sebagian pihak tentang draf Raperda yang dinilai tak sesuai dengan rancangan tata ruang wilayah Kaltim sehingga dianggap dapat memberikan mengancam lingkungan dan wilayah tangkap ikan nelayan.
“Yang diatur zona 0 12 mil laut yang merupakan kewenangan provinsi. Hari ini kita diskusi dengan peserta dari berbagai bidang, termasuk mendengarkan masukan dari kementerian Kelautan hingga akademisi yang nantinya seluruh saran dan kritik akan diakomodir," sebut Mursidi.. (adv/*2)
