“Ya kami tetap optimis bisa ramlung tanpa masa perpanjangan waktu. Sebab pelaksanaan Rapat sudah beberapa kali juga, tinggal menentukan jadwal para anggota untuk turun langsung meneliti di lapangan,” ujar Andi.
Ia pun menyebutkan saat ini sudah ada hasil dari studi banding ke Makassar, Pare-pare dan Bantul. Sehingga ketiga lokasi ini diniali cukup untuk mengumpulkan data sebagai acuan untuk penataan sebaran BTS.
“Nanti akan kita lihat lagi mana bts yang layak dan tidak menggangu RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah). Karena kita akan terfokus pada penataan zonasi BTS,” urainya.
Namun, diakui Andi keberadaan Pansus BTS belum menyentuh persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebab dari beberapa kali rapat dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda, ada beberapa BTS yang memiliki perizinan dari pusat. Makanya kami akan meminta agar Diskominfo dapat menjalin komunikasi dengan pusat. Minimal ada supervisi, biar jelas arah pansus ini untuk PAD atau hanya pengevaluasian zonanya saja,” demikian Andi. (ms)
“Ya kami tetap optimis bisa ramlung tanpa masa perpanjangan waktu. Sebab pelaksanaan Rapat sudah beberapa kali juga, tinggal menentukan jadwal para anggota untuk turun langsung meneliti di lapangan,” ujar Andi.
Ia pun menyebutkan saat ini sudah ada hasil dari studi banding ke Makassar, Pare-pare dan Bantul. Sehingga ketiga lokasi ini diniali cukup untuk mengumpulkan data sebagai acuan untuk penataan sebaran BTS.
“Nanti akan kita lihat lagi mana bts yang layak dan tidak menggangu RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah). Karena kita akan terfokus pada penataan zonasi BTS,” urainya.
Namun, diakui Andi keberadaan Pansus BTS belum menyentuh persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sebab dari beberapa kali rapat dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda, ada beberapa BTS yang memiliki perizinan dari pusat. Makanya kami akan meminta agar Diskominfo dapat menjalin komunikasi dengan pusat. Minimal ada supervisi, biar jelas arah pansus ini untuk PAD atau hanya pengevaluasian zonanya saja,” demikian Andi. (ms)