Namun, bagi pansus, anggaran tersebut kelewat tinggi dan tidak masuk akal. Apalagi saat melihat langsung kondisi jembatan.
Diketahui, Jembatan tersebut direncanakan pada 2014 dan memulai tahap pembangunnanya pada 2015. Saat itu untuk tahap awal lewat APBD murni Samarinda, diguyur anggaran sebesar 19 miliar dan kemudian kembali terguyur APBD-P 2015 pada pembangunan tahap 2 sebesar 3 miliar. Setelahnya, selama 3 tahun berturut-turut, tak lagi terdukung anggaran. Hingga pada 2018 lalu, pembangunan tahap ke 3, terdukung anggaran sebesar 900 juta. Padahal, rencananya, jembatan itu sudah bisa digunakan paling cepat 6 bulan dari awal proses pembangunannya.
"Jangankan 6 bulan, ini sudah jelang 6 tahun tapi tak juga selesai pembangunannya. Alasannya terkendala anggaran. Secepatnya PUPR sebagai pelaksana, kami minta untuk menjelaskan dan mempresentasekan semua hal terkait anggaran dan proses pembangunnnya " ungkap salah satu anggota pansus Jasno. (*)
Penulis : Adhi abdhian
Editor: Aspian Nur
Namun, bagi pansus, anggaran tersebut kelewat tinggi dan tidak masuk akal. Apalagi saat melihat langsung kondisi jembatan.
Diketahui, Jembatan tersebut direncanakan pada 2014 dan memulai tahap pembangunnanya pada 2015. Saat itu untuk tahap awal lewat APBD murni Samarinda, diguyur anggaran sebesar 19 miliar dan kemudian kembali terguyur APBD-P 2015 pada pembangunan tahap 2 sebesar 3 miliar. Setelahnya, selama 3 tahun berturut-turut, tak lagi terdukung anggaran. Hingga pada 2018 lalu, pembangunan tahap ke 3, terdukung anggaran sebesar 900 juta. Padahal, rencananya, jembatan itu sudah bisa digunakan paling cepat 6 bulan dari awal proses pembangunannya.
"Jangankan 6 bulan, ini sudah jelang 6 tahun tapi tak juga selesai pembangunannya. Alasannya terkendala anggaran. Secepatnya PUPR sebagai pelaksana, kami minta untuk menjelaskan dan mempresentasekan semua hal terkait anggaran dan proses pembangunnnya " ungkap salah satu anggota pansus Jasno. (*)
Penulis : Adhi abdhian
Editor: Aspian Nur
