“Apalagi jika dikelola dengan baik, sangat berpotensi mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun kalau dibiarkan tidak berkembang justru mandek dan tidak bisa menghasilkan PAD,” jelasnya.
Ia bersama anggota Komisi II lainnya sangat mencita-citakan terbentukan perusda pasar sebagai langkah untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen. Selain konsumen, tempat berjualan yang nyaman juga sangat diperlukan oleh para pedagang dipasar tradisional.
“Menerapkannya memang perlu waktu dan secara bertahap, bisa saja setelah perda perusda pasar dibentuk maka perusda ini bisa mengelola hanya dua atau empat pasar jadi tidak semua masuk dalam pengelolaan perusda pasar. Makanya setelah nanti perusda pasar dibentuk harus ada evaluasinya juga,” jelasnya.
Selama ini Pemkot Samarinda sudah memilik Perusda PDPAI yang selama ini mengelola pergudangan di daerah Teukur Umar. Namun menurut Sarwono, wewenang pengelolaan terhadap PDPAU tidak tepat.
“Kalau mau mengelola pasar itu bidangnya sendiri. Jangankan mengelola pasar, untuk mengatur kepemimpinan yang baru dengan yang lama saja mereka perlu waktu, sehingga tidak bisa lagi dibebankan kepada PDPAU, karena pengelolaan pasar itu lebih tepatnya kepada perusda pasar tersendiri,” pungkas Sarwono. (ms)
“Apalagi jika dikelola dengan baik, sangat berpotensi mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun kalau dibiarkan tidak berkembang justru mandek dan tidak bisa menghasilkan PAD,” jelasnya.
Ia bersama anggota Komisi II lainnya sangat mencita-citakan terbentukan perusda pasar sebagai langkah untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen. Selain konsumen, tempat berjualan yang nyaman juga sangat diperlukan oleh para pedagang dipasar tradisional.
“Menerapkannya memang perlu waktu dan secara bertahap, bisa saja setelah perda perusda pasar dibentuk maka perusda ini bisa mengelola hanya dua atau empat pasar jadi tidak semua masuk dalam pengelolaan perusda pasar. Makanya setelah nanti perusda pasar dibentuk harus ada evaluasinya juga,” jelasnya.
Selama ini Pemkot Samarinda sudah memilik Perusda PDPAI yang selama ini mengelola pergudangan di daerah Teukur Umar. Namun menurut Sarwono, wewenang pengelolaan terhadap PDPAU tidak tepat.
“Kalau mau mengelola pasar itu bidangnya sendiri. Jangankan mengelola pasar, untuk mengatur kepemimpinan yang baru dengan yang lama saja mereka perlu waktu, sehingga tidak bisa lagi dibebankan kepada PDPAU, karena pengelolaan pasar itu lebih tepatnya kepada perusda pasar tersendiri,” pungkas Sarwono. (ms)
