"Tunggu aja (surat gugatan). Wajar aja itu, nda masalah, itu hak mereka," kata Isran kepada korankaltim.com, saat menuju ruangan kerjanya di Lantai II, Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda Senin (04/02/2019) siang tadi.
Menurut Isran, memang ada sejumlah PNS yang diberhentikan berencana melakukan gugatan. Sayang, ia tak menyebut jumlah pastinya. "Itu kan yang mewakili saja . Aslinya banyak, dari 10 kabupaten/kota. Ada yang dihukum 8 bulan , ada yang 1 tahun, tapi di samakan sanksinya," tukasnya.
Namun para PNS tersebut rata-rata sudah menjalani hukuman dan sudah keluar. "Tapi harus di pecat karena terbitnya SKB (surat keputusan bersama)," ungkap Isran lagi.
Bahkan, Isran mengaku akan memberikan advokasi kepada para PNS untuk mendapatkan keadilan. "Ya selama aku bisa, aku lakukan (advokasi). Yang Kaltim dulu. Kalau yang di Kaltim bisa, insha Allah di (daerah) lain bisa. Kita ingin dapat keadilan saja," papar Isran.
Alasannya, kata Isran karena keputusan pengadilan itu sudah jelas. Bahwa putusan pengadilan para PNS tidak dicabut haknya. "Kecuali disebutkan yang namanya dicabut hak-haknya. Kalau dia tidak di cabut, jangan lah," pungkas Isran. (*)
Penulis : Rusdianto
Editor : Aspian Nur
"Tunggu aja (surat gugatan). Wajar aja itu, nda masalah, itu hak mereka," kata Isran kepada korankaltim.com, saat menuju ruangan kerjanya di Lantai II, Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda Senin (04/02/2019) siang tadi.
Menurut Isran, memang ada sejumlah PNS yang diberhentikan berencana melakukan gugatan. Sayang, ia tak menyebut jumlah pastinya. "Itu kan yang mewakili saja . Aslinya banyak, dari 10 kabupaten/kota. Ada yang dihukum 8 bulan , ada yang 1 tahun, tapi di samakan sanksinya," tukasnya.
Namun para PNS tersebut rata-rata sudah menjalani hukuman dan sudah keluar. "Tapi harus di pecat karena terbitnya SKB (surat keputusan bersama)," ungkap Isran lagi.
Bahkan, Isran mengaku akan memberikan advokasi kepada para PNS untuk mendapatkan keadilan. "Ya selama aku bisa, aku lakukan (advokasi). Yang Kaltim dulu. Kalau yang di Kaltim bisa, insha Allah di (daerah) lain bisa. Kita ingin dapat keadilan saja," papar Isran.
Alasannya, kata Isran karena keputusan pengadilan itu sudah jelas. Bahwa putusan pengadilan para PNS tidak dicabut haknya. "Kecuali disebutkan yang namanya dicabut hak-haknya. Kalau dia tidak di cabut, jangan lah," pungkas Isran. (*)
Penulis : Rusdianto
Editor : Aspian Nur
