Di Kantor Gubernur, Orgatrans Minta Grab dan Gojek Ditutup

Mengenai penutupan aplikasi, Kepala Dinas Kominfo Kaltim Didi Rusdiansyah yang menemui massa mengaku wewenang penutupan aplikasi tidak ada pada pihaknya. "Itu kan kompleks, tidak cuma masalah transportasi. Ada perdagangan, jasa dan macam-macan layanan. Penutupan wewenangnga pusat," jelas Didi.

Tak jauh berbeda, Kepala Dinas Perhubungan Salman Lumoindong mengatakan hal serupa. "Untuk menutup secara keseluruhan tidak bisa. Saat ini sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 118 tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK). Itu peraturan pengganti Permenhub 108 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)," paparnya.

Sayang, beleid dimaksud hanya mengatur angkutan online roda empat. "Untuk roda dua belum ada aturan. Masih nunggu dari Menteri sekitar bulan Maret," kata Salman.

Untuk itu, pengaturan Ojol diserahkan sementara kepada Kabupaten/kota melalui Perwali atau Perbup. Sebagai kesepakatan, pihak Dishub Kaltim akan kembali menggelar pertemuan bersama dengan Aplikator (Gojek, dan Grab). "Kami serahkan ke Pemkot Samarinda untuk memfasilitasi pembebasan supir angkot yang ditahan," pungkas Salman. (*)

Penulis : Rusdi

Editor: Aspian Nur

Di Kantor Gubernur, Orgatrans Minta Grab dan Gojek Ditutup

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini