Mengenai penutupan aplikasi, Kepala Dinas Kominfo Kaltim Didi Rusdiansyah yang menemui massa mengaku wewenang penutupan aplikasi tidak ada pada pihaknya. "Itu kan kompleks, tidak cuma masalah transportasi. Ada perdagangan, jasa dan macam-macan layanan. Penutupan wewenangnga pusat," jelas Didi.
Tak jauh berbeda, Kepala Dinas Perhubungan Salman Lumoindong mengatakan hal serupa. "Untuk menutup secara keseluruhan tidak bisa. Saat ini sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 118 tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK). Itu peraturan pengganti Permenhub 108 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)," paparnya.
Sayang, beleid dimaksud hanya mengatur angkutan online roda empat. "Untuk roda dua belum ada aturan. Masih nunggu dari Menteri sekitar bulan Maret," kata Salman.
Untuk itu, pengaturan Ojol diserahkan sementara kepada Kabupaten/kota melalui Perwali atau Perbup. Sebagai kesepakatan, pihak Dishub Kaltim akan kembali menggelar pertemuan bersama dengan Aplikator (Gojek, dan Grab). "Kami serahkan ke Pemkot Samarinda untuk memfasilitasi pembebasan supir angkot yang ditahan," pungkas Salman. (*)
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
Mengenai penutupan aplikasi, Kepala Dinas Kominfo Kaltim Didi Rusdiansyah yang menemui massa mengaku wewenang penutupan aplikasi tidak ada pada pihaknya. "Itu kan kompleks, tidak cuma masalah transportasi. Ada perdagangan, jasa dan macam-macan layanan. Penutupan wewenangnga pusat," jelas Didi.
Tak jauh berbeda, Kepala Dinas Perhubungan Salman Lumoindong mengatakan hal serupa. "Untuk menutup secara keseluruhan tidak bisa. Saat ini sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 118 tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK). Itu peraturan pengganti Permenhub 108 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)," paparnya.
Sayang, beleid dimaksud hanya mengatur angkutan online roda empat. "Untuk roda dua belum ada aturan. Masih nunggu dari Menteri sekitar bulan Maret," kata Salman.
Untuk itu, pengaturan Ojol diserahkan sementara kepada Kabupaten/kota melalui Perwali atau Perbup. Sebagai kesepakatan, pihak Dishub Kaltim akan kembali menggelar pertemuan bersama dengan Aplikator (Gojek, dan Grab). "Kami serahkan ke Pemkot Samarinda untuk memfasilitasi pembebasan supir angkot yang ditahan," pungkas Salman. (*)
Penulis : Rusdi
Editor: Aspian Nur
