“Karena buruk, jadi perlu direvisi dan dikaji ulang lagi. Biar program bisa berjalan. Kalau tidak, bisa berakibat fatal kedepannya,” ucap Sugeng, Kamis (20/12) siang.
Kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda itu, faktor pertama yang menjadi pertimbangan Peninjauan Kembali (PK) RTRW sendiri yaitu banyak ditemukan ketidaksesuaian perencanaan tata ruang di lapangan. Misalnya pembangunan Universitas Terbuka tidak bisa memperluas dikarenakan RTRW lahan kampus bersebelahan dengan hutan rakyat. Belum lagi, masukan dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat minim. Padahal data ini sangat penting untuk pengajuan PK.
“Dari partisipasi OPD dan masyarakat yang mengajukan hanya 6 persen saja,” sebutnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Samarinda, Hero Mardanus menyampaikan ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi di penggunaan kawasan industri dan jasa di mana saling bertabrakan dengan kawasan hutan rakyat atau hutan kota.
Di antaranya pembangunan Transmart Samarinda yang sebagian besar lahannya berada di atas hutan kota. Hero mengaku akan berkonsultasi dulu dengan berbagai pihak terkait. Apalagi, proses PK RTRW langsung diawasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sementara pembangunan Transmart itu sudah diketahui masyarakat luas.
“Sesuai koordinat, yang bisa dibangun ya dibangun itu tidak masalah. Kalau ada perubahan justru jadi masalah,” tambah Hero. (sn318)
“Karena buruk, jadi perlu direvisi dan dikaji ulang lagi. Biar program bisa berjalan. Kalau tidak, bisa berakibat fatal kedepannya,” ucap Sugeng, Kamis (20/12) siang.
Kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda itu, faktor pertama yang menjadi pertimbangan Peninjauan Kembali (PK) RTRW sendiri yaitu banyak ditemukan ketidaksesuaian perencanaan tata ruang di lapangan. Misalnya pembangunan Universitas Terbuka tidak bisa memperluas dikarenakan RTRW lahan kampus bersebelahan dengan hutan rakyat. Belum lagi, masukan dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat minim. Padahal data ini sangat penting untuk pengajuan PK.
“Dari partisipasi OPD dan masyarakat yang mengajukan hanya 6 persen saja,” sebutnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Samarinda, Hero Mardanus menyampaikan ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi di penggunaan kawasan industri dan jasa di mana saling bertabrakan dengan kawasan hutan rakyat atau hutan kota.
Di antaranya pembangunan Transmart Samarinda yang sebagian besar lahannya berada di atas hutan kota. Hero mengaku akan berkonsultasi dulu dengan berbagai pihak terkait. Apalagi, proses PK RTRW langsung diawasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sementara pembangunan Transmart itu sudah diketahui masyarakat luas.
“Sesuai koordinat, yang bisa dibangun ya dibangun itu tidak masalah. Kalau ada perubahan justru jadi masalah,” tambah Hero. (sn318)
