RTRW Samarinda Dapat Nilai Buruk, Ini Penyebabnya

SAMARINDA – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014-2034 bakal direvisi. Keputusan tersebut melihat hasil rekapitulasi RTRW yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014, di mana dari perhitungan angka Peninjauan Kembali (PK) RTRW Pemkot mendapat nilai 63,5 atau bisa dikatakan kualitas buruk alias tidak memuaskan. Jika ini mendapatkan hasil yang memuaskan, paling tidak harus mencapai nilai di atas 85.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan dokumen RTRW miliki Pemkot tidak layak dan buruk. Oleh sebab itu perlu direvisi. Sebab jika tidak direvisi, akan menimbulkan kekhawatiran yang menyebabkan program tidak berjalan dengan semestinya.

“Karena buruk, jadi perlu direvisi dan dikaji ulang lagi. Biar program bisa berjalan. Kalau tidak, bisa berakibat fatal kedepannya,” ucap Sugeng, Kamis (20/12) siang.

Kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda itu, faktor pertama yang menjadi pertimbangan Peninjauan Kembali (PK) RTRW sendiri yaitu banyak ditemukan ketidaksesuaian perencanaan tata ruang di lapangan. Misalnya pembangunan Universitas Terbuka tidak bisa memperluas dikarenakan RTRW lahan kampus bersebelahan dengan hutan rakyat. Belum lagi, masukan dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat minim. Padahal data ini sangat penting untuk pengajuan PK.

“Dari partisipasi OPD dan masyarakat yang mengajukan hanya 6 persen saja,” sebutnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Samarinda, Hero Mardanus menyampaikan ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi di penggunaan kawasan industri dan jasa di mana saling bertabrakan dengan kawasan hutan rakyat atau hutan kota.

Di antaranya pembangunan Transmart Samarinda yang sebagian besar lahannya berada di atas hutan kota. Hero mengaku akan berkonsultasi dulu dengan berbagai pihak terkait. Apalagi, proses PK RTRW langsung diawasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sementara pembangunan Transmart itu sudah diketahui masyarakat luas.

“Sesuai koordinat, yang bisa dibangun ya dibangun itu tidak masalah. Kalau ada perubahan justru jadi masalah,” tambah Hero. (sn318)

RTRW Samarinda Dapat Nilai Buruk, Ini Penyebabnya

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini