Tidak adanya respon terkait hal ini membuat Nasdem dan PKS menuding Partai Demokrat sengaja mengulur-ulur waktu agar kursi wawali dibiarkan kosong begitu saja padahal sesuai peraturan undang-undang, ketiga partai harus bertemu dan terlibat dalam pembahasan pergantian orang nomor dua di Kota Tepian tersebut.
Ketua DPD Nasdem Samarinda Joha Fajal meminta agar Syaharie Jaang sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim dapat memfasilitasi pertemuan ketiga partai pengusung, sebab Nasdem dan PKS sudah menyodorkan nama kepada orang nomor satu di Samarinda tersebut.
“Kami dari Nasdem dan PKS sudah menyampaikan nama pengganti wawali dan sudah diterima walikota tapi sampai sekarang tidak ada respons. Makanya kami ini sekarang masih menunggu Demokrat kapan ada waktu karena ini yang menjadikan buntu. Percuma datang kesana tetapi tidak hasil apa-apa,” ucap Joha beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Sarwono yang diusung PKS mengatakan pengisian kursi wawali merupakan amanat undang-undang dan mekanismenya itu diatur. Posisi wakil kepala daerah bukanlah sekadar formalitas tetapi membantu roda pemerintahan agar berjalan baik.
“Tidak semua pekerjaan bisa diatasi walikota. Kalau walikota lagi bertugas di luar daerah, otomatis wakilnya harus bertahan untuk mengerjakan pekerjaan atau menghadiri kegiatan pemerintahan,” papar Sarwono yang juga Sekretaris DPW PKS Kaltim sekaligus Anggota Komisi II DPRD Samarinda, “Jalani proses perundangan-undangan yang berlaku. Kan jelas ada aturannya dan mekanismenya itu yang kami pegang,” tegasnya.
Sementara Jaang ditemui secara terpisah mengatakan untuk pembahasan terkait wawali bersama dirinya dinilai keliru karena sesuai mekanisme yang ada Demokrat saat ini menjabat sebagai waliwota sehinggga Nasdem dan PKS harus melibatkan DPC Demokrat.
“Saya konsentrasi menjalankan tugas sebagai walikota dan tidak mau mencampur adukan dengan urusan politik. Nasdem dan PKS keliru kalau menunggu keputusan dari saya, kan ada DPC Demokrat yang bisa diajak duduk bareng dan dibahas bersama. Kami tidak mau mencampurkan adukan politik apalagi disisa masa jabatan ini, politik ada yang urus. Begitu pula di Demokrat ada yang urus, intinya mau konsentrasi maksimal untuk urusan kota,” tegas Jaang. (sn318)
