Pemerintah ‘Lemah’ Atasi PHK Karyawan

SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub meyebut, banyak aduan masyarakat terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masuk di Komisi IV DPRD Kaltim menandakan pemerintah lemah menangani PHK terhadap pekerja atau karyawan.

“Surat pengaduan ke Komisi IV terhadap PHK banyak sekali. Ini ada lagi masuk ke kami untuk difasilitasi. Bayaknya aduan mengindikasi pemerintah itu tidak punya taring,” kata Rusman, Rabu (19/9) di DPRD Kaltim.

Bahkan, lanjut Ketua DPW PPP Kaltim ini banyaknya pengaduan karyawan perusahaan yang di PHK menandakan pemerintah tidak berfungsi atau tidak punya kekuatan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Padahal lembaganya sudah ada. Ada pengadilan hubungan industrial dan ada TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) untuk menyelsasikan itu,” katanya.

Calon legislatif (caleg) DPRD Kaltim Dapil Samarinda ini juga menganggap, meski pihak Disnaker sudah memfaslitasi pihak perusahaan namun dia melihat sejauh ini perusahaan tidak mengindahkan hasilnya.

“Ini menandakan pemerinatah lemah dimata perusahaan. Faktanya banyak pengaduan, sudah difasilitais Disnager tapi hak karyawan tetap tidak digubris,” singgung Rusman.

Untuk melindungi hak karyawan perusahaan yang di PHK pihaknya akan membuat payung hukum terkait hal itu.

“Ini perlu ada payung hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak karyawan. Harus ada Perda. 2019 kita akan ajukan prolegda,”tandasnya. (sab)

Bahkan, lanjut Ketua DPW PPP Kaltim ini banyaknya pengaduan karyawan perusahaan yang di PHK menandakan pemerintah tidak berfungsi atau tidak punya kekuatan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Padahal lembaganya sudah ada. Ada pengadilan hubungan industrial dan ada TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) untuk menyelsasikan itu,” katanya.

Calon legislatif (caleg) DPRD Kaltim Dapil Samarinda ini juga menganggap, meski pihak Disnaker sudah memfaslitasi pihak perusahaan namun dia melihat sejauh ini perusahaan tidak mengindahkan hasilnya.

“Ini menandakan pemerinatah lemah dimata perusahaan. Faktanya banyak pengaduan, sudah difasilitais Disnager tapi hak karyawan tetap tidak digubris,” singgung Rusman.

Untuk melindungi hak karyawan perusahaan yang di PHK pihaknya akan membuat payung hukum terkait hal itu.

“Ini perlu ada payung hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak karyawan. Harus ada Perda. 2019 kita akan ajukan prolegda,”tandasnya. (sab)

Pemerintah ‘Lemah’ Atasi PHK Karyawan

Berita Terkait

Bantuan Pertamina Rp350 Juta Masih Berproses, Perumda AMDT Minta Dukungan Anggaran

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 2,6 Kg Emas Senilai Rp6,7 Miliar di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan

Longsor di Sebulu Ilir, Jalan Sepanjang 15 Meter Amblas, Dua Rumah Terancam

Pemicu Pengeroyokan Maut di Bengalon karena Mantan Kekasih Memendam Rasa Cemburu

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini