Padahal, mantan asisten kesejahteraan sosial ini telah mengupayakan untuk menggunakan perda Kaltim yang lengkap mengatur tentang hal tersebut.
Namun berdasarkan hasil rekomendasi dari DPRD Kaltim, pihaknya diminta untuk tetap menggunakan Perda Kota Samarinda tentang anjal gepeng.
“Hanya saja perlu ada revisi terhadap perda kita selama untuk mengatur larangan pemberian terhadap mereka. Sehingga hal inilah yang tengah kami upayakan untuk segera dituntaskan oleh pihak DPRD Samarinda khususnya Komisi IV untuk segera merevisi perda yang ada. Sebab, kalau hanya menggunakan perda yang ada saat ini, kurang memberikan efek jera terhadap anjal gepeng justru berpotensi mereka bakal kembali lagi,” urainya.
Selain itu, Ridwan juga menegaskan untuk penanganan selanjutnya terhadap anjal dan gepeng kedepannya akan dikembalikan kepada keluarganya.
“Kalau mereka tidak punya keluarga disini, ya harus pulangkan ke daerah asalnya. Sambil kita juga memasang spanduk di 15 titik persimpangan lampu merah lengkap dengan perda yang telah direvisi nantinya. Setelah itu baru bisa dicanangkan sebagai kota bebas anjal gepeng,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Satpol PP Ruskan mengatakan pihaknya juga tengah merapatkan barisan untuk menggiatkan penertiban anjal gepeng.
“Razia anjal gepeng sudah rutin kami laksanakan apalagi saat bulan puasa. Namun tentunya kita juga perlu dukungan dari masyarakat, karena kemampuan satpol juga terbatas makanya perlu ada peran serta dari camat dan lurah untuk melaporkan kepada kami atau menangkap mereka untuk dikembalikan kepada keluarganya,” tuntas Ruskan. (ms)
Padahal, mantan asisten kesejahteraan sosial ini telah mengupayakan untuk menggunakan perda Kaltim yang lengkap mengatur tentang hal tersebut.
Namun berdasarkan hasil rekomendasi dari DPRD Kaltim, pihaknya diminta untuk tetap menggunakan Perda Kota Samarinda tentang anjal gepeng.
“Hanya saja perlu ada revisi terhadap perda kita selama untuk mengatur larangan pemberian terhadap mereka. Sehingga hal inilah yang tengah kami upayakan untuk segera dituntaskan oleh pihak DPRD Samarinda khususnya Komisi IV untuk segera merevisi perda yang ada. Sebab, kalau hanya menggunakan perda yang ada saat ini, kurang memberikan efek jera terhadap anjal gepeng justru berpotensi mereka bakal kembali lagi,” urainya.
Selain itu, Ridwan juga menegaskan untuk penanganan selanjutnya terhadap anjal dan gepeng kedepannya akan dikembalikan kepada keluarganya.
“Kalau mereka tidak punya keluarga disini, ya harus pulangkan ke daerah asalnya. Sambil kita juga memasang spanduk di 15 titik persimpangan lampu merah lengkap dengan perda yang telah direvisi nantinya. Setelah itu baru bisa dicanangkan sebagai kota bebas anjal gepeng,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Satpol PP Ruskan mengatakan pihaknya juga tengah merapatkan barisan untuk menggiatkan penertiban anjal gepeng.
“Razia anjal gepeng sudah rutin kami laksanakan apalagi saat bulan puasa. Namun tentunya kita juga perlu dukungan dari masyarakat, karena kemampuan satpol juga terbatas makanya perlu ada peran serta dari camat dan lurah untuk melaporkan kepada kami atau menangkap mereka untuk dikembalikan kepada keluarganya,” tuntas Ruskan. (ms)
