“Ini perencanaan tidak matang. PT Pembangunan Perumahan (Persero) tidak maksimal, makanya hanya pengadaan rangka saja. Kemudian ada Waskita yang banyak kerjaan tapi hasil akhirnya jelek,” kata anggota pansus LKPj, Sapto Setyo Pramono, Rabu (5/7) kemarin.
Lanjut dia, selain pengerjaan dua akses pendekat, Samarinda Kota dan Samarinda Seberang, bentang tengah pun progress-nya diperkirakan hanya 84 persen hingga akhir tahun ini. Belum lagi kendala lahan di jalur pendekat Samarinda Seberang, khususnya di Kompi A.
PU dan kontaktor berargumen tidak bisa melakukan pengerjaan fisik karena masih ada beberapa rumah perwira TNI yang belum bisa dibebaskan. DPRD pun sudah mengalokasikan sekitar Rp20 miliar untuk ganti rugi bangunan, namun belum ada kejelasan hingga kini.
“Hampir 200 meter tidak bisa dikerjakan karena menurut informasi masuk aset TNI. Mereka minta dihitung ulang,” katanya.
Sementara itu, Quantity Surveyor (QS) PT PP (Persero), Basilus Agung mengakui pengerjaan jembatan masih butuh tambahan dana. Pasalnya, pemerintah masih berutang sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Biaya pengerjaan yang sudah dikeluarkan sudah sekitar Rp60 hingga Rp70 miliar.
“Dana pemerintah ada sekitar Rp 40 miliar, jadi masih butuh tambahan lagi,” sebutnya.
Progress untuk bentang tengah sendiri masih 14 persen. Dijelaskannya pengecoran lantai jembatan tidak bisa dilakukan simultan di air. “Karena itu butuh jalan pendekat baik dari seberang maupun sisi kota. Kalau dilakukan di air tidak bisa maksimal,” urainya.
Meski sempat diragukan DPRD, pihaknya tetap yakin bisa mengerjakan hingga akhir tahun ini. “Untuk target dilihat juga dari kondisi lapangan. Kami lakukan banyak metode untuk lakukan percepatan,” tandasnya (sab)
