“Kita tadi sudah jelaskan apa konsekuensinya jika tidak tuntas Desember 2017, berani tidak Kepala Dinas Perhubungan mengundurkan diri jika tidak rampung menyelesaikan BSB soal Runwaynya,” kata Syafruddin, di sela inspeksi mendadak (Sidak) di BSB, Rabu (5/7) kemarin.
Pihaknya menegaskan akan terus memantau progres pelaksanaan pembangunan BSB terutama pada runway yang ditarget rampung Desember mendatang.
“Saya sih pesimis, kalau Desember selesai pengerjaan kontruksi Runway tersebut,” kata Syafruddin.
Jika memang Desember 2017 tidak tuntas, lanjut dia itu akan menjadi catatan bagi DPRD untuk kontraktor dan Dinas Perhubunga.
“Bisa jadi kita akan blacklist kontraktornya,” tegas Syafruddin.
Untuk mengawal proses pembangunan BSB, maka Pansus LKPJ akan merekomendasikan terbentuknya Pansus khusus multiyears (MYC) dan akan melakukan pengkajian terus menerus jika nantinya membutuhkan upaya untuk penyelidikan dan menganalisa secara mendalam.
“Kalau itu diperlukan kita akan memmbetuk pansus khusus MYC,” tandasnya.
Sementara, Hamdani, Project Manager PT Hutama Karya mengatakan, pihaknya menawar proyek mengaku tidak mengetahui kondisi tanah yang ada didaerah tersebut adalah rawa atau tanahnya kurang baik.
“Kita tidak tahu kalau ada kondisi seperti itu,”kata Hamdani.
Untuk membangun Runway yang masih tersisa 275 meter, kata dia, membutuhkan anggaran tambahan.
“Kami perlu tambahan dana Rp39 miliar. Tambahan dana ini kita ajukan, karena kami mengajukan alternatif lebih baik lagi, yang baik itu adalah teknisnya juga masuk dan waktunya lebih cepat,” imbuhnya. (sab)
