Ia memastikan jumlah tersebut jumlahnya sama dengan yang sudah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Kaltim. LAporan itulah diklaim dirinya sebagai bentuk transparansi terhadap laporan presensi pegawainya.
Berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah pegawai alpa tahun ini masih lebih rendah dari tahun sebelumnya. “Sudah membaik dibanding tahun lalu,” paparnya.
Ia membeber, saat ini pihaknya tengah mengkonfirmasi kepada para pegawai untuk mengetahui penyebab mereka tidak masuk kerja. “Mungkin bisa saja kena musibah, atau sakit, memang saat ini masih tanpa keterangan,” urainya.
Jika nantinya diketahui ada unsur kesengajaan tidak masuk kerja, menurut dia tentu sudah ada sanksi yang akan diberikan. Artinya kata Dadang sanksi diberikan sesuai dengan bobot pelanggaran, sebagai konsekuensi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan.
“Ada beberapa nama yang sama seperti tahun lalu, yang jelas kami akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa teguran, kami lihat bobot pelanggarannya juga,” tukasnya.
Soal sanksi berupa pemotongan tunjangan terhadap pegawai yang mangkir, Dadang mengaku hal tersebut juga pasti akan dilakukan jika pegawai terbukti melakukan pelanggaran yang mengharuskan sanksi itu.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi yang terbanyak, dengan menyumbang total 48 orang pegawai yang alpa pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, dimana 28 orang diantaranya berstatus PNS. (rs)
Ia memastikan jumlah tersebut jumlahnya sama dengan yang sudah dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Kaltim. LAporan itulah diklaim dirinya sebagai bentuk transparansi terhadap laporan presensi pegawainya.
Berdasarkan data tahun sebelumnya, jumlah pegawai alpa tahun ini masih lebih rendah dari tahun sebelumnya. “Sudah membaik dibanding tahun lalu,” paparnya.
Ia membeber, saat ini pihaknya tengah mengkonfirmasi kepada para pegawai untuk mengetahui penyebab mereka tidak masuk kerja. “Mungkin bisa saja kena musibah, atau sakit, memang saat ini masih tanpa keterangan,” urainya.
Jika nantinya diketahui ada unsur kesengajaan tidak masuk kerja, menurut dia tentu sudah ada sanksi yang akan diberikan. Artinya kata Dadang sanksi diberikan sesuai dengan bobot pelanggaran, sebagai konsekuensi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan.
“Ada beberapa nama yang sama seperti tahun lalu, yang jelas kami akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku, bisa teguran, kami lihat bobot pelanggarannya juga,” tukasnya.
Soal sanksi berupa pemotongan tunjangan terhadap pegawai yang mangkir, Dadang mengaku hal tersebut juga pasti akan dilakukan jika pegawai terbukti melakukan pelanggaran yang mengharuskan sanksi itu.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi yang terbanyak, dengan menyumbang total 48 orang pegawai yang alpa pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, dimana 28 orang diantaranya berstatus PNS. (rs)
