Salah satunya dalam penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah jelas melanggar dan menempati kawasan hijau.
Hal inilah yang ia anggap salah satu problema yang sering terjadi dan berlarut-larut dibiarkan.
“Tak hanya itu, orang pun hidup pasti memerlukan layanan PLN dan PDAM, kalau sudah tau itu jalur hijau, harusnya jangan lagi ada pelayanan disana. Sehingga merekapun tidak akan mungkin mau bertahan disana,” tegasnya.
Namun, nyatanya masyarakat yang tinggal dan berkembang biak di kawasan hijau masih saja mendapatkan pelayanan PLN dan PDAM.
Sehingga, menurut Asli masyarakat sudah terlalu sering dimanjakan dengan aturan yang tidak tegas mengatur.
“Padahal kalau terkendali sejak awal, solusinya itu mudah saja untuk menggusur warga yang tinggal di kawasan hijau. Karena tidak akan ada yang tahan tanpa fasilitas PLN dan PDAM. Sudah pasti mereka pun lambat laun akan meninggalkan tempat itu,” pungkasnya. (ms)
Salah satunya dalam penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah jelas melanggar dan menempati kawasan hijau.
Hal inilah yang ia anggap salah satu problema yang sering terjadi dan berlarut-larut dibiarkan.
“Tak hanya itu, orang pun hidup pasti memerlukan layanan PLN dan PDAM, kalau sudah tau itu jalur hijau, harusnya jangan lagi ada pelayanan disana. Sehingga merekapun tidak akan mungkin mau bertahan disana,” tegasnya.
Namun, nyatanya masyarakat yang tinggal dan berkembang biak di kawasan hijau masih saja mendapatkan pelayanan PLN dan PDAM.
Sehingga, menurut Asli masyarakat sudah terlalu sering dimanjakan dengan aturan yang tidak tegas mengatur.
“Padahal kalau terkendali sejak awal, solusinya itu mudah saja untuk menggusur warga yang tinggal di kawasan hijau. Karena tidak akan ada yang tahan tanpa fasilitas PLN dan PDAM. Sudah pasti mereka pun lambat laun akan meninggalkan tempat itu,” pungkasnya. (ms)