“Namun sanksinya baru bersifat administratif untuk meminta Pemkab Kukar mencabut izin perusahaan. Namun sebelum mencabut izin beroperasi, kami proses dulu pertemuan antar semua pihak yang terlibat,” ujar Usriansyah.
Adapun beberapa pihak yang ia maksud diantaranya pimpinan perusahaan PT MSPG, Pemkab Kukar serta pegawai PT MSPG yang belum mendapatkan hak berupa pesangon yang belum dibayarkan sejak April 2017 lalu.
Usriansyah juga meyakinkan pihak segera menghadirkan owner dari PT MSPG untuk duduk bersama karyawannya yang mengeluhkan hak mereka.
“Tidak mungkin pemerintah mengabaikan rakyatnya. Apalagi ini sudah dua kali nota pemanggilan namun tidak juga dilaksanakan, maka kami akan mengambil langkah tegas jika tidak juga diabaikan,” terangnya.
Meski begitu, ia belum bisa memastikan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PT MSPG bisa diadukan ke pengadilan.
“Karena saat ini kami masih berupaya untuk mempertemukan antara pimpinan perusahaan dan karyawanannya. Kalau tidak ada jalan temunya baru akan kita tindak dengan mencabut izin beroperasinya,” jelasnya.
Terpisah sebelumnya, Humas serikat buruh PT MSPG Ferdi Irawan sebelumnya meminta Pemprov Kaltim bisa mengambil tindakan tegas kepada perusahaan tersebut.
“Jangan seperti cara Pemkab Kukar yang hanya mendatangi Owner perusahaan, namun tidak mengajak kami. Akhirnya dua kali kami dijanjikan akan membayar gaji nyatanya selalu diingakari sampai saat ini,” tutup Ferdi. (ms)
